Page 47 - Laporan Semester I Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
P. 47

Saran dan Rekomendasi




               1. Diperlukan  upaya  percepatan  program  kerja  LPJK,  mengingat  seluruhnya

                 berpengaruh terhadap kinerja layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi
                 TKK baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
               2. Perlu  dibuat  target  pencapaian  input  data  e-SIMPAN  oleh  BUJK  dan  TKK

                 serta upaya dalam waktu yang singkat untuk mendorong terpenuhinya data
                 pengalaman dalam e-SIMPAN.
               3. Pengakuan  validitas  dan  kewenangan  penurun  tayangan  SBU  yang  tidak

                 memenuhi  persyaratan  perizinan  berusaha  akan  didelegasikan  dari  Menteri
                 kepada DJBK melalui KepMen PUPR
               4. Perlu adanya pembahasan terkait langkah koordinasi antara KAN dan BNSP

                 supaya akreditasi KAN bagi LSP dapat dilaksanakan dengan mengacu pada
                 satu sertifikasi yang sama

               5. Perlu  segera  dilakukan  langkah-langkah  koordinasi  dengan  BNSP  untuk
                 dapat mempercepat proses Lisensi LSP
               6. Diperlukan sosialisasi SIMPAN secara langsung kepada BUJK dan TKK untuk
                 meningkatkan         pemahaman         terkait     pengisian       SIMPAN       sehingga

                 meniminalisasi kegagalan tender akibat kesalahan penginputan pengalaman.
               7. Perlu  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap  SK  DJBK  33/2023  khususnya

                 terkait  persyaratan  kepemilikan  STRA  untuk  SKK-K  bidang  keilmuan
                 Arsitektur.
               8. Proses  lisensi  LSP  dari  IAI,  IALI  dan  IATPI  perlu  didorong  supaya  dapat
                 melaksanakan sertifikasi untuk jabatan kerja Arsitektur dan Tata Lingkungan

                 yang saat ini belum dapat diampu LSP.
               9. Pengembangan  aplikasi  terkait  penyederhanaan  tata  cara  permohonan

                 pencabutan  /  perubahan  TKK  perlu  dilakukan  untuk  mewadahi  pengaduan
                 terkait penggunaan sertifikat yang tidak diketahui pemiliknya.
              10. Perlu  adanya  strategi  dan  kebijakan  terkait  sertifikasi  jabatan  kerja  non-

                 pengampu  sesuai  ketentuan  pada  SE  DJBK  No.  214/2022  di  antaranya
                 adalah:
                    Melakukan  relaksasi  SE  214/2022  terkait  persyaratan  permohonan  yang
                    dirasa menghambat, khususnya pemenuhan e-SIMPAN dan SKPK PKB
                    Menunjuk  APT  lain  untuk  dapat  terlibat  dalam  proses  sertifikasi  non
                    pengampu
                    Melibatkan APT dan Politeknik untuk melaksanakan skema terampil







                                                           3 3      L A P O R A N   S E M E S T E R   I   L P J K   2 0 2 3
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52