Page 6 - TribunKaltim 02 Juni 2020

tribunsamarinda

6 senin, 1 juni 2020
Tim Reskoba Ciduk 13 Remaja ABG

X X Gerebek Tempat Kos diduga Jadi Tempat Pesta Sabu

SAMARINDA, TRIBUN - Tim marinda, Kompol Raden Sigit sung mendatangi kos-kosan
Reskoba Polresta Samarinda Satrio Hutomo mengatakan, untuk mengkroscek laporan
kembali menggerebek tempat- hasil tes narkotika remaja abg tersebut.
bkos-kosan di Loa Janan Ilir, dinyatakan positif. Saat tiba di lokasi, terbukti
Samarinda Sabtu (30/5) ke- Dari 13 remaja, 10 remaja sejumlah remaja abg yang se-
marin. Lokasi tersebut diduga laki-laki di antaranya positif dang berkumpul dan diduga
jadi markas ABG atau anak mengkonsumsi sabu. Sedang- usai melakukan pesta sabu.
baru gede berpesta barang kan tiga remaja perempuan Sebanyak 13 remaja di bawah
haram sabu. Setelah meng- yang juga diamankan, hasil umur, terdiri 10 remaja laki-
gerebek di tempat kejadian tesnya negatif. “Kami hanya laki dan 3 perempuan ber-
perkara, petugas menemukan berikan pembinaan dan me- kumpul di sebuah kamar kos
bekas alat hisap sabu yang manggil orang tua mereka. di Jalan Rukun, Kelurahan
tercecer. Alat hisab sabu yang Kemudian membuat surat Rapak Dalam, Kecamatan Loa
ditenukan antara lain, pipet pernyataan. Dan mereka di- Janan Ilir, pada Sabtu (30/5)
kaca, sedotan dan tutup botol kenakan wajib lapor seming- kemarin.
serta gelas. Temuan tersebut gu dua kali,” kata Sigit, saat Sigit menambahkan, sete-
mengindikasikan para remaja dikonfirmasi Minggu (31/5). lah 13 remaja abg dikembali-
diduga menggunakan sabu. Tim Polresta Samarinda me- kan ke orangtua untuk dibina,
Setelah didata dan dikumo- nerima laporan warga sekitar. Tim Reskoba melakukan pe-
ulkan para abg, langsung di- Berawal dari keresahan warga nyelidikan asal sabu yang di-
gelandang ke Mako Polresta terkait aktivitas yang dilaku- beli remaja tersebut. “Ya, kami
Samarinda. Mereka langsung kan oleh sejumlah remaja, sudah kantongi namanya
menjalani serangkaian peme- yang masih di bawah umur. (bandar). Mereka beli 3 poket
riksaan tes narkotika. Laporan warga ditindaklanjuti sabu. Harga Rp 100 ribu per
Kasat Reskoba Polresta Sa- petugas. Tim Reskoba lang- poketnya,” ungkapnya.(m14)
Fraksi PKB Minta

Pemerintah Bantu Pesantren HO POLRESTA SAMARinDA

PESTA SABU - Sebanyak 13 remaja yang diamankan polisi dari sebuah kamar kos dengan beberapa alat isap sabu pada Sabtu (30/5).
z Anggarkan Protokol Kesehatan New Normal

SAMARINDA, an protokol kese- untuk memenuhi kebutuhan Rusman Ingatkan Standar
TRIBUN - Mulai hatan di pondok standar protokol kesehatan di
1 Juni 2020, pe- pesantren jelang wilayah masing-masing.
merintah bakal new normal. “Kita Syafrudin menambah- Protokol Kesehatan
menerapkan ta- tahu pesantren kam, berdasarkan surat in-
tanan new normal itu tidak memiliki struksi yang dikeluarkan
di beberapa kabu- sumber dana yang oleh DPP PKB Nomor : 2742/ z Wajib Diterapkan Saat KBM Tahun Ajaran Baru
paten/kota. Un- pasti. Tentunya DPP/02/2020 tertulis tentang
tuk menerapkan pemerintah, harus memperjuangkan kelangsung-
new normal memi- HO/DOKuMEnTASi PRiBADi memperhatikan an pesantren dalam masa new SAMARINDA, TRIBUN - cing secara benar? Yang di-
liki syarat dengan Syafruddin juga lingkungan normal Covid-19. Kementerian Pendidikan dan khawatirkan, nantinya jus-
mengacu protokol pesantren ketika Dalam surat itu, PKB me- Kebudayaan telah mengelu- tru sekolah tidak sanggup
kesehatan, seperti Ketua fraksi New Normal di- minta pemerintah jelas dalam arkan surat edaran Nomor mengawasi peraturan kese-
mencuci tangan, PKB DPRD Kaltim mulai,” ungkap memberikan arah kebijakan 4 Tahun 2020 tentang kegi- hatan tersebut,” ucap Rus-
menggunakan masker dan Syafrudin, Minggu (31/5). Be- konsep new normal covid-19. atan belajar mengajar (KBM) man, Minggu (31/5).
jaga jarak. Untuk menerapkan berapa persiapan yang harus Dalam Surat instruksi PKB, tahun ajaran 2020/2021. Selain itu, Rusman juga
protokol kesehatan, pengelo- dilakukan di pondok pesantren mengingatkan dan meminta Pada semester baru men- mempertanyakan, apakah
la pesantren butuh anggaran antara lain pusat kesehatan, kejelasan pemerintah dalam datang Kemendikbud pun orangtua murid sudah pa-
untuk menyediakan masker, kamar mandi sesuai standar mengatur pembiayaan serta Memperbolehkan sekolah ham betul menerapkan pro-
sabun dan penampung air. protokol kesehatan. Terma- membantu beberapa pesan- mengadakan KBM seperti tokol kesehatan secara be-
Ketua Fraksi PKB DPRD Pro- suk, wastafel atau tempat cuci tren yang ada di Indonesia. biasa. nar.
vinsi Kaltim, Syafrudin mengi- tangan harus tersedia di bebe- Selain itu PKB meminta pe- Hanya saja di sekolah ter- Jangan sampai sebelum
ngatkan, pemerintah tidak ha- rapa titik di tiap-tiap pondok merintah untuk memfasilitasi sebut harus memberlakukan berangkat ke sekolah, buah
nya fokus tatanan new normal pesantren yang ada. Tentunya rapid test, ketahanan pangan, standar protokol kesehatan hati nantinya tidak siap
di fasilitas umum saja. Tetapi, dengan adanya penambahan dan ekonomi di pesantren se- dalam sistem KBM tersebut. membawa perlengkapan ke-
Pemprov Kaltim juga perku fasilitas itu, beberapa pesan- lama 14 hari kedepan. Ketua Komisi IV DPRD sehatan yang yang dianjur-
memikirkan kebijakan tatanan tren tidak sanggup membiayai Kemudian persiapan sarana Provinsi Kaltim Rusman Ya- kan pemerintah.
new normal di lingkungan pon- peralatan tambahan itu. dan ptrasarana, pemerintah qub mengingatkan, dengan Ia menyarankan, seha-
dok pesantren sebagai lembaga Ia berharap pemerintah di mengalokasi anggaran dari terbitnya surat edaran terse- rusnya sosialisasi protokol
pendidikan agama. Ia memin- seluruh Kabupaten dan Kota APBN atau APBD untuk pe- but maka berlaku sama ke- yang jelas serta komunikasi HO/DOKuMEnTASi PRiBADi
ta kepada pemerintah untuk mau membantu pesantren santren selama new normal. pada seluruh sekolahan. antara pihak sekolah dengan ruSman yaqub
membantu persiapan penerap- yang memiliki dana terbatas (jnp) Namun Rusman memper- para orangtua siswa. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim
tanyakan, penerapan pro- Jangan sampai terjadi
tokol kesehatan di seluruh miskomunikasi, justru akti- Kaltim. nyebaran Covid-19 yang le-
sekolah. Apakah setiap se- vitas sekolah dikhawatirkan Rusman menyarankan, bih para ataupun timbulnya
kolah memiliki kesanggupan menjadi pemicu penyebaran jika kasus Covid-19 masih kluster baru di sekolah yang
menerapkan protokol kese- covid-19. “Harusnya ada so- tinggi sebaiknya belajar te- ada. “Mudah-mudahan ti-
hatan? sialisasi antara pihak seko- tap dilakukan di rumah atau dak terjadi kluster baru. Ini
“Apakah sekolah itu bisa lah dengan orangtua murid. sistem daring sampai me- kekhawatiran saya. Kasihan
mengawasi para muridnya Saya akan coba komunikasi masuki tahun ajaran baru kalau anak-anak yang terpa-
menggunakan masker atau dengan Disdik Kaltim terkait 2020/2021. par dan harus dikarantina,”
melakukan physical distan- KBM,” kata Ketua DPW PPP Agar tidak terjadinya pe- pungkasnya.(jnp)
UU Minerba Tidak Berpihak pada

Kesejahteraan Rakyat dan Daerah

z Catatan Aji Mirni Mawarni
SELASA, 12 Mei 2020, Revisi UU 4/2009 ungkan. Khususnya tentang dak diakomodir. Di antaranya
tentang Minerba telah disahkan. Sejum- pembangunan berkesinam- tentang pentingnya pelibat-
lah aktivis dan NGO menilai revisi beleid bungan berbasis lingkungan. an BUMDes dalam usaha per-
itu menguntungkan pemegang izin raksa- Secara substansi, saya tambangan Indonesia, yang
sa. Rakyat yang terdampak pertambangan melihat banyak item aturan bertujuan memperkuat pereko-
disebut makin terpinggirkan. Saya sangat yang hanya menguntungkan nomian daerah dan kesejahte-
mengapresiasi telaah kritis dari elemen ci- perusahaan; jauh dari spirit raan masyarakat.
vil society tersebut. melindungi masyarakat dan Kami juga mendorong ker-
Selain itu, Komite II DPD RI secara ko- lingkungan hidup. Bahkan UU jasama antara BUMN dan
lektif melihat ada dua persoalan funda- ini tidak pro kepada kesejah- BUMD dengan pihak lain un-
mental dalam proses pengesahan UU teraan rakyat dan daerah. tuk melakukan kegiatan eks-
Minerba. Pertama, secara formil, ada ta- Di antaranya; pengalihan plorasi. Kontrak bagi produk-
hapan yang salah yang dilakukan DPR ber- penguasaan minerba dari pe- si penting dinormakan untuk
kaitan dengan peran dan fungsi DPD seba- merintah daerah kepada pu- memberikan kesempatan
gaimana diatur dalam konstitusi dan UU sat, baik lingkup kebijakan, AJI MIRNI MAWARNI yang besar bagi BUMN dan
MD3. pengaturan, pengurusan, pe- BUMD untuk mengelola wila-
Kedua, secara materiil, DPD sudah ngelolaan, dan pengawasan. Anggota MPR RI / yah pertambangan.
memberikan pikiran dan masukan yang Kondisi ini bakal menimbul- Komite II DPD RI Untuk pelestarian lingkung-
oleh DPR sama sekali tidak diakomodasi kan banyak celah, mengingat Periode 2019-2024 an, kami menilai bahwa dalam
dalam substansi UU tersebut. Karenanya, pemerintah daerah pun ke- Dapil Kaltim melakukan eksplorasi SDA,
Komite II mendesak pimpinan DPD untuk walahan karena minimnya khususnya mineral logam dan
mengirim nota keberatan dan protes res- pengawas pertambangan. batubara harus mempertimbangan aspek
mi kepada pemerintah dan DPR terkait pro- Revisi UU juga begitu menguntungkan lingkungan dan sesuai dengan aspek tata
ses pengesahan UU Minerba. pemilik modal. Salah satu titik krusial ada- ruang, kecukupan lahan, serta jumlah ca-
Komite II siap menginformasikan mate- lah pasal 169. Ketentuan ini menjamin dangan mineral logam.
ri dan pandangan serta masukan dari DPD perpanjangan kontrak karya (KK) serta PK- Aspek pelestarian lingkungan yang ber-
terhadap substansi UU Minerba yang tidak P2B otomatis dua kali dengan durasi 10 kelanjutan harus diperhatikan dengan
diakomodasi oleh DPR kepada para pihak tahun masing-masing tanpa pengurangan mempersempit ruang ekspansi pengeruk-
yang mengajukan gugatan atas UU terse- wilayah tambang. an pertambangan secara besar-besaran.
but ke Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, sebagaimana disuarakan ali- Juga perlunya keterlibatan pengusaha kecil
Komite II memandang persoalan UU ansi NGO, penghapusan pasal 83 ayat 4 dalam usaha pengolahan dan pemurnian
Minerba yang telah disahkan oleh DPR tan- UU lama. Pasal ini mengatur batasan luas minerba. Pelibatan koperasi, UMKM dan
pa mendengar masukan DPD sebagai ben- wilayah IUPK (WIUPK) untuk produksi per- BUMDes setempat akan dapat meningkat-
tuk pengabaian apa yang telah di amanah- tambangan batu bara paling banyak 15 kan perekonomian wilayah setempat.
kan oleh UU MD3 dan dan tidak menjaga ribu hektare. Tanpa pasal ini, boleh jadi ti- Kami juga meminta agar perizinan tam-
etika dalam kelembagaan. Termasuk pu- dak ada lagi batasan maksimal WIUPK. bang melibatkan pemda. Selain itu, UU ha-
tusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Secara resmi, Komite II DPD RI te- rus menyinkronkan kewenangan pemda dan
Ketiga, saya memandang bahwa UU lah memberikan pandangan dan masuk- berdasarkan pada jenjang. Dengan begitu,
Minerba sangat bertentangan dengan Na- an atas RUU Minerba kepada Komisi VII ada kepastian terkait kewenangan pemda
wacita Presiden Jokowi yang selalu diga- DPR RI. Sayangnya, hampir seluruhnya ti- dan tidak tumpang tindih. (advertorial)

www.tribunkaltim.co @tribunkaltim tribunkaltim.co @tribunkaltim newsvidio tribunkaltim

www.tribunkaltim.co @tribunkaltim tribunkaltim.co @tribunkaltim tribun kaltim official