Page 18 - KAJIAN TAPAL BATAS WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG 2022
P. 18
pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan kata lain
roda pemerintahan akan berjalan lebih baik jika batas wilayah
yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya
sudah jelas dan tidak terdapat perbedaan dengan daerah yang
saling bersinggungan.
Masalah lain yang mungkin timbul pada kegiatan
pemerintahan adalah pada bidang perencanaan, pelayanan
kepada masyarakat, pelayanan pendidikan, masalah sosial dan
lain-lain. Oleh karena hal tersebut diatas maka dirasa sangat
perlu dilakukan penentuan batas wilayah/daerah agar diperoleh
kepastian pengelolaan wilayah, wewenang dan tanggung jawab
yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 202016,
menyatakan bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk
menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan
kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu
daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penentuan
batas wilayah yang akan dilakukan adalah dimulai dari tingkat
kelurahan/desa sampai dengan kecamatan di dalam satu
pemerintah daerah tingkat II (Kota/Kabupaten). Dalam hal ini
akan dilakukan penentuan batas wilayah administratif di
Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Tanjungpinang, Kepulauan
Riau.
Tapal Batas Wilayah Kota Tanjungpinang | Tahun 2022 3
