Page 20 - SKH Palangka Post Edisi 17 Desember 2019

EKONOMI & BISNIS

SELASA, 17 DESEMBER 2019 20

MUSRENBANGNAS- Pres-
iden Joko Widodo saat mem-
buka Musyawarah Perenca-
naan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2020 - 2024 di Istana Negara,
Jakarta, Senin (16/12)

Perintah Presiden Jokowi Hari Ini

JAKARTA, PPOST serta mendorong usaha mikro ke- fendy, Menteri Dalam Negeri Perencanaan dan Pembangu-
Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jang- cil dan menengah untuk masuk Tito Karnavian, Menteri Komu- nan Suharso Monoarfa, Menteri
dan terintegrasi dengan ‘global
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
nikasi dan Informatika Johnny
ka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (16/12). value chain’,” demikian Presiden. G Plate, Menteri Pendayagunaan Menteri Perindustrian Agus
Sejumlah pejabat yang hadir Aparatur Negara dan Refor- Gumiwang, Menteri Pekerjaan
Presiden Joko Widodo memer- Presiden dalam sambutannya berkelas dunia untuk mencetak atifitas dalam pembangunan
intahkan proses perpindahan ibu saat membuka rapat terbatas sumber daya manusia unggul. ibu kota baru yang rencananya dalam rapat tersebut antara lain masi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Umum dan Perumahan Rakyat
Menko bidang Politik Hukum
Basuki Hadimuljono, Menteri
Jaksa Agung ST Burhanudin,
kota ke Kalimantan Timur juga bertopik “Persiapan Pemindahan Pusat riset dan inovasi juga berlokasi di antara Kabupaten dan Keamanan Mahfud MD, Panglima TNI Marsekal Hadi Perhubungan Budi Karya Suma-
memperhatikan pembangunan Ibu Kota” di Kantor Presiden, diarahkan menjadi titik temu Kutai Kartanegara dan Kabu- Menko bidang Perekonomian Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal di, Menteri Lingkungan Hidup
di sisi ekonomi maupun pendi- Jakarta pada Senin (16/12). inovasi dan kreativitas berskala paten Penajam Paser Utara. Airlangga Hartarto, Menko Idham Azis. dan Kehutanan Siti Nurbaya, ser-
dikan yang canggih. Menurut Presiden, rancangan internasional. Mantan gubernur “Sudah saatnya talenta-talenta bidang Pembangunan Manusia Selain itu Kepala Staf Ke- ta Menteri BUMN Erick Thohir
“Bukan sekedar pindah lo- ibu kota baru harus mencakup DKI Jakarta itu juga menekankan Indonesia, talenta-talenta global
kasi, tetapi kita ingin ada sebuah konsep perekonomian cerdas, proses pembangunan ibu kota berkolaborasi mengembangkan dan Kebudayaan Muhadjir Ef- presidenan Moeldoko, Menteri juga turut dalam rapat tersebut.
transformasi, pindah cara kerja, dengan kluster-kluster pendidi- baru harus meninggalkan cara- ‘smart energy’, ‘smart health’,
pindah budaya kerja, pindah kan dan pusat riset dan inovasi cara lama yang tidak efisien. ‘smart food production’ yang Kepala Daerah Harus Permudah
sistem kerja, dan juga ada per- di dalamnya. Presiden berharap Jokowi meminta peman- akan menciptakan lapangan kerja
pindahan basis ekonomi,” kata ada lembaga pendidikan tinggi faatan teknologi dan sisi kre- baru bagi anak-anak muda kita Izin Investasi
PP Penyediaan Tenaga Teknis Perdagangan Jasa Presiden Jokowi meminta defisit neraca perdagangan Indo- pertanian, kawasan produksi

kepada kepala daerah untuk nesia. Hal itu juga dapat mencip- pertanian, kawasan sentra-sentra
Jokowi telah menandatan- non kementerian, atau pimpinan berupa: a. standar kompetensi nyedia jasa yang melanggar ke- membantu memberi kemuda- takan peluang tenaga kerja bagi industri kecil agar ada kecepatan
gani Peraturan Pemerintah (PP) lembaga sesuai kewenangannya nasional; b. standar kompetensi tentuan kewajiban memiliki dan han kepada investor yang mau masyarakat di daerah sehingga di situ,” kata Presiden Jokowi.
Nomor 83 Tahun 2019 tentang berdasarkan ketentuan peraturan khusus; dan/atau c. standar kom- mempekerjakan Tenaga Teknis menanamkan modalnya untuk meningkatkan pergerakan eko- Presiden menjelaskan dalam
Penyediaan Tenaga Teknis Yang perundang-undangan. petensi internasional. yang Kompeten sebagaimana pembangunan di daerah. nomi. pembangunan ke depan selain
Kompeten Di Bidang Perdagan- Pemberlakuan kewajiban se- “Standar kompetensi seb- dimaksud dikenai sanksi admi- “Jangan sampai ada swasta Presiden Jokowi juga meminta meneruskan pembangunan infra-
gan Jasa pada 3 Desember 2019. bagaimana dimaksud, menurut agaimana dimaksud disusun, nistratif berupa: a. peringatan yang ingin masuk membangun pemerintah daerah jika tidak struktur, juga membangun kuali-
Pertimbangan PP ini, dikutip PP ini, paling sedikit mengatur ditetapkan, dan/atau diregistrasi tertulis; b. penghentian semen- misalnya pelabuhan, memban- memiliki kemampuan dalam tas Sumber Daya Manusia (SDM).
dari laman setkab.go.id, Senin standar kompetensi yang diacu sesuai dengan ketentuan per- tara kegiatan usaha; dan/atau c. gun airport, membangun jalan, melaksanakan pembangunan Jokowi yakin jika pondasi pem-
(16/12), menyebutkan bahwa per- serta kebutuhan jumlah dan jenis aturan perundang-undangan,” pencabutan izin usaha. pemerintah daerah tidak mem- untuk berkonsultasi kepada bangunan baik infrastruktur dan
timbangan aturan ini terbitkan tenaga teknis yang kompeten. bunyi Pasal 8 ayat (2) ini. Pengenaan sanksi peringatan berikan izin secara cepat ini, Kementerian Pekerjaan Umum SDM tuntas, maka daya saing eko-
untuk melaksanakan ketentuan “Dalam hal standar kompe- Menurut PP ini, penyedia tertulis sebagaimana dimaksud, kesalahan besar. Apalagi pemban- dan Perumahan Rakyat (PUPR). nomi Indonesia meningkat tajam.
Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang tensi telah diberlakukan secara jasa juga dapat menggunakan menurut PP ini, diberikan paling gunan industri, apalagi industri Dia menjelaskan pemerintah Presiden telah membuka musy-
Nomor 7 Tahun 2014 tentang wajib, seluruh tenaga teknis tenaga teknis dari negara lain banyak 3 (tiga) kali. Sedangkan yang berorientasi ekspor,” kata daerah yang telah membangun awarah yang dihadiri oleh sejum-
Perdagangan. yang dimiliki Penyedia Jasa wa- yang diakui kompetensinya oleh pengenaan sanksi penghentian Presiden Jokowi dalam sambu- suatu infrastruktur seperti ban- lah Menteri Kabinet Indonesia
Menurut PP ini, jasa yang jib memiliki kompetensi sesuai Pemerintah Pusat berdasarkan sementara kegiatan usaha dilaku- tannya pada acara Peresmian dara maupun pelabuhan untuk Maju serta para kepala daerah
dapat diperdagangkan dalam dengan standar kompetensi yang perjanjian saling pengakuan kan paling lama untuk jangka Pembukaan Musyawarah Peren- menyambungkan dengan sentra- dari seluruh wilayah Indonesia.
Perdagangan Jasa meliputi: a. diwajibkan,” bunyi Pasal 5 ayat secara bilateral, regional, atau waktu 90 (sembilan puluh) hari. canaan Pembangunan Nasional sentra industri. Dalam sambutannya Jokowi juga
Jasa bisnis; b. Jasa distribusi; c. (3) PP ini. multilateral. “Pengenaan sanksi pencabutan RPJMN 2020-2024 di Istana Neg- “Kalau pembangunan pelabu- menjelaskan beberapa upaya
Jasa komunikasi; d. Jasa pendidi- Tenaga Teknis yang Kom- “Dalam hal belum dilakukan izin usaha sebagaimana dimak- ara, Jakarta pada Senin (16/12). han dibangun pelabuhannya, mendorong pembangunan sep-
kan; e. Jasa lingkungan hidup; f. peten sebagaimana dimaksud, perjanjian saling pengakuan se- sud dilakukan jika penyedia Menurut Presiden Jokowi, sambungkan dengan kawasan- erti pembangunan SDM, Omni-
Jasa keuangan; g. Jasa konstruksi menurut PP ini, harus memiliki cara bilateral, regional atau mul- jasa tidak memenuhi kewajiban untuk industri yang berorientasi kawasan produksi yang lainnya, bus Law, dan penyederhanaan
dan teknik terkait; h. Jasa kes- kompetensi yang relevan dengan tilateral, pengakuan terhadap penyediaan Tenaga Teknis yang ekspor juga dapat memperbaiki kawasan perkebunan, kawasan regulasi.
ehatan dan sosial; i. Jasa rekreasi, bidang Jasa yang diperdagang- kompetensi tenaga teknis dari Kompeten setelah melewati batas
kebudayaan, dan olahraga; j. Jasa kan, yang diperoleh melalui negara lain dilakukan melalui waktu yang ditentukan,” bunyi
pariwisata; k. Jasa transportasi; proses pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di Indone- Pasal 11 ayat (4) PP ini.
dan l. Jasa lainnya. dan/atau pengalaman, serta sia,” bunyi Pasal 9 ayat (3) PP ini. Ditegaskan juga dalam PP
“Penyedia Jasa yang bergerak dibuktikan dengan sertifikasi Pengawasan dan pembinaan ini, bahwa pengenaan sanksi
di bidang Perdagangan Jasa wajib kompetensi yang diterbitkan terhadap penyedia jasa untuk administratif dapat dilakukan
didukung Tenaga Teknis yang oleh lembaga yang melakukan memiliki dan mempekerjakan secara bertahap atau secara tidak
Kompeten,” bunyi Pasal 4 ayat sertifikasi kompetensi. Tenaga Teknis yang Kompeten, bertahap.
(1) PP ini. Ditegaskan dalam PP ini, serti- menurut PP ini, dilakukan oleh “Peraturan Pemerintah ini
Sementara di ayat berikutnya fikasi kompetensi sebagaimana Menteri, menteri, kepala lembaga mulai berlaku pada tanggal
disebutkan, pemberlakuan ke- dimaksud dilakukan secara siste- pemerintah non kementerian, diundangkan,” bunyi Pasal 13
wajiban tersebut akan ditetapkan matis dan objektif melalui uji dan/atau pimpinan lembaga ses- Peraturan Pemerintah Nomor 83
oleh Menteri (yang menyeleng- kompetensi yang mengacu pada uai kewenangannya berdasarkan Tahun 2019, yang telah diundan-
garakan urusan pemerintahan di standar kompetensi. Standar ketentuan peraturan perundang- gkan oleh Menteri Hukum dan
bidang perdagangan, red), men- kompetensi sebagaimana di- undangan. HAM Yasonna H. Laoly pada 5
teri, kepala lembaga pemerintah maksud, menurut PP ini, dapat Ditegaskan dalam PP ini, pe- Desember 2019.
Transformasi Ekonomi Mandek Karena Impor Migas

Jokowi menegaskan, impor gara-gara hal-hal seperti ini,” diubah menjadi bahan bakar kamu, hati-hati, saya ikuti kamu.
bahan bakar minyak dan gas kata Jokowi dalam sambutan seperti CPO menjadi biodiesel, Jangan menghalangi orang ingin
yang besar menjadi salah satu pembukaan di acara Peres- maupun batubara menjadi gas. membikin batu bara menjadi gas,
penyebab transformasi ekonomi mian Pembukaan Musyawarah Pemerintah menegaskan agar gara-gara kamu senang impor
di Indonesia tidak berjalan atau Perencanaan Pembangunan tidak ada pihak yang mengha- gas. Kalau ini bisa dibikin ya su-
mandek. Nasional RPJMN 2020-2024 di langi pengembangan produk dah, nggak ada impor gas lagi,”
“Tidak bener ini, avtur ma- Istana Negara, Jakarta, Senin substitusi gas dan BBM impor. kata Jokowi.
sih impor, padahal CPO atau (16/12). Menurut dia, impor Dia menilai “mafia” migas telah Presiden juga mengarahkan
‘crude palm oil’ itu bisa juga migas maupun petrokimia “bermain” lama dan menghisap industri pertambangan tidak
dipindah menjadi avtur. Kok menyebabkan nilai impor yang keuntungan dari impor BBM mengekspor barang tambang
kita senang impor avtur ya besar sehingga menyebabkan dan gas itu. mentah, namun mengirim ba-
karena ada yang hobinya impor defisit neraca berjalan. “Saya cari, sudah ketemu siapa rang setengah jadi. Hal itu akan
karena apa, untungnya gede. Jokowi sendiri memerintah- yang senang impor dan saya meningkatkan nilai tambah atas
Sehingga transformasi eko- kan pengembangan sumber mengerti. Hanya perlu saya produk dan mendorong lapan-
nomi di negara kita ini mandek daya alam substitusi yang dapat ingatkan bolak-balik hati-hati gan kerja.(ant/P8)
Pemerataan Wilayah RPJMN 2020-2024 Dikebut

JAkArTA, PPosT Bappenas, Velix Vernando Wanggai mengeluarkan 60 desa tertinggal 2014-2019, pemerintah sudah mem-
Pemerintah mengebut pemer- di Jakarta, Senin (16/12). selama periode 2014-2019 yang banguh tujuh PLBN dan dalam lika
ataan wilayah di luar Pulau Jawa Menurut dia, pemerataan sebagian besar berada di Sumatera tahun mendatang akan dibangun 11
yang menjadi salah satu agenda wilayah itu dilakukan dengan dan Jawa. Untuk RPJMN 2020- PLBN. Dia merinci 11 PLBN itu di
pembangunan dalam rencana pem- mengembangkan kawasan ekonomi 2024, lanjut dia, pemerintah men- antaranya 11 di NTT, Papua (2) dan
bangunan jangka menengah nasi- khusus, pengembangan kawasan argetkan 62 daerah tertinggal akan sisanya di daerah Kalimantan.
onal (RPJMN) 2020-2024. industri, kawasan pariwisata dan dituntaskan. Sebagian besar 62 “Intinya tidak hanya membangun
“Salah satu yang didorong ket- kawasan metropolitan baru di luar daerah tertinggal itu tersebar di PLBN, tetapi bagaimana ekonomi
erpaduan strategi pertumbuhan Jakarta. Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku masyarakat perbatasan bisa hidup,”
dengan pemerataan yang dilakukan Bersamaan dengan itu, kebijakan dan Papua. katanya.
dengan memunculkan kawasan dana desa juga terus didorong Selain itu, lanjut dia, pemerintah Velix menuturkan selama ini
strategis cepat tumbuh,” kata Direk- untuk mewujudkan pemerataan juga akan mempercepat pembangu- konsentrasi pembangunan dan
tur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, wilayah sehingga daerah tertinggal nan di kawasan perbatasan setelah pertumbuhan ekonomi terpusat
dan Perdesaan Kementerian Peren- bisa ditekan. dibangun pos lintas batas negara di wilayah barat Indonesia yakni
canaan Pembangunan Nasional/ Velix menyebut pemerintah (PLBN). Selama periode tahun sekitar 56 persen.(ant/P8)