Page 44 - SPESIFIKASI UMUM 2018 DIRJEN BINA MARGA - PUPR

SPESIFIKASI UMUM 2018 (Revisi 2)

berat. Survei ini harus mencatat semua kerusakan awal (sebelum digunakan) pada
semua jalan. Permukaan atau struktur, didukung dengan photo dan rujukan melintang
yang tepat pada lokasi-lokasi yang ada di dalam peta.

1.5.3 PELAKSANAAN

1) Standar

Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang
berlaku maupun ketentuan-ketentuan tentang pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

2) Koordinasi

Penyedia Jasa harus melakukan koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan transportasi
untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan dalam
Kontrak-kontrak lainnya, maupun untuk pekerjaan dengan Sub Penyedia Jasa atau
perusahaan utilitas dan lainnya yang dipandang perlu.

Bilamana terjadi tumpang tindih pelaksanaan antara beberapa Penyedia Jasa, maka
Pengawas Pekerjaan harus mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintahkan setiap
Penyedia Jasa dan berhak menentukan urutan pekerjaan selanjutnya untuk menjaga
kelancaran penyelesaian seluruh kegiatan, dan dalam segala hal keputusan Pengawas
Pekerjaan harus diterima dan dianggap sebagai keputusan akhir tanpa menyebabkan
adanya tuntutan apapun.

3) Pembatasan Beban Transportasi

a) Bilamana diperlukan, Pengawas Pekerjaan dapat mengatur batas beban dan
muatan sumbu untuk melindungi jalan atau jembatan yang ada di lingkungan
kegiatan.
b) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan jalan maupun
jembatan yang disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
c) Bilamana menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, kegiatan pengangkutan yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa akan mengakibatkan kerusakan jalan raya atau
jembatan, atau bilamana terjadi banjir yang dapat menghentikan kegiatan
pengangkutan oleh Penyedia Jasa, maka Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia Jasa untuk menggunakan jalan alternatif, dan Penyedia
Jasa tak berhak mengajukan tuntutan apapun untuk kompensasi tambahan sebagai
akibat dari perintah Pengawas Pekerjaan.

4) Pembuangan Bahan di luar Ruang Milik Jalan

a) Penyedia Jasa harus mengatur pembuangan bahan di luar Ruang Milik Jalan
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3.1.1.11).d) dari Spesifikasi ini.

b) Bilamana terdapat bahan yang hendak dibuang di luar Ruang Milik Jalan, maka
Penyedia Jasa harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tanah di mana bahan
buangan tersebut akan ditempatkan, dan izin tersebut harus ditembuskan kepada
Pengawas Pekerjaan bersama dengan permohonan (request) untuk pelaksanaan.

c) Tumpukan bahan yang dibuang tidak boleh mengganggu lingkungan di
sekitarnya.

1 - 20