Page 90 - SPESIFIKASI UMUM 2018 DIRJEN BINA MARGA - PUPR
P. 90
SPESIFIKASI UMUM 2018 (Revisi 2)
sebelumnya dengan data pendukung yang lengkap sehingga dapat dievaluasi oleh
Pengawas Pekerjaan.
1.13.2 PROSEDUR AWAL PERINTAH PERUBAHAN
1) Pengguna Jasa memprakarsai Perintah Perubahan dengan memberitahu secara tertulis
kepada Penyedia Jasa, uraian berikut:
a) Uraian detail usulan perubahan dan lokasinya dalam kegiatan.
b) Gambar dan Spesifikasi tambahan atau revisinya untuk melengkapi detail usulan
perubahan.
c) Perkiraan jangka waktu yang diperlukan untuk membuat usulan perubahan.
d) Baik usulan perubahan yang dilaksanakan menurut struktur Harga Satuan Mata
Pembayaran yang ada, maupun setiap Harga Satuan baru atau Jumlah Harga
tambahan yang diperlukan harus disepakati terlebih dahulu untuk kemudian
dituangkan ke dalam Adendum Kontrak.
Pemberitahuan yang demikian hanya merupakan informasi, dan bukan sebagai suatu
perintah untuk melakukan perubahan dan juga bukan untuk menghentikan pekerjaan yang
sedang berlangsung.
2) Penyedia Jasa dapat mengajukan permohonan perubahan dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Pengguna Jasa, uraian berikut:
a) Uraian usulan perubahan.
b) Keterangan tentang alasan untuk mengajukan perubahan.
c) Keterangan tentang pengaruh terhadap Jadwal Pelaksanaan (bila ada).
d) Keterangan tentang pengaruh terhadap pekerjaan Sub Penyedia Jasa (bila ada).
e) Penjelasan detail baik untuk semua maupun sebagian dari usulan perubahan yang
akan dilaksanakan menurut struktur Harga Satuan Mata Pembayaran yang ada,
bersama dengan setiap Harga Satuan baru atau Jumlah Harga yang dipandang
Penyedia Jasa memerlukan kesepakatan.
1.13.3 PELAKSANAAN PERINTAH PERUBAHAN
1) Isi Perintah Perubahan akan didasarkan pada salah satu dari:
a) Permintaan Pengguna Jasa dan jawaban Penyedia Jasa sebagaimana disepakati
bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; atau
b) Permohonan Penyedia Jasa atas suatu perubahan, sebagaimana diterima oleh
Pengguna Jasa.
2) Pengguna Jasa akan menyiapkan Perintah Perubahan dan memberi nomor urut Perintah
Perubahan tersebut.
1 - 66
