Page 59 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016
P. 59

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016




                        Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
                        Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami

                        harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

                        10  Tahun  1983  jo.  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990,  yaitu  memperoleh
                        izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.



                        C.  PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

                        Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh
                        dengan  jalan  meningkatkan  semua  aspek  kegiatan  dalam  organisasi  yang  meliputi

                        aspek  kelembagaan,  kepegawaian,  keuangan,  perlengkapan  dan  fasilitas  kerja

                        lainnya.
                        Kelancaran,  ketertiban  dan  kesempurnaan  dalam  melaksanakan  tugas  peradilan

                        agama,  sebagian  besar  ditentukan  oleh  kelancaran  dan  ketertiban  jalannya
                        administrasi    perkantoran  dari  masing-masing  unit  kerja  yang  berada  didalamnya.

                        Untuk    melaksanakan  kegiatan-kegiatan  dalam  administrasi  perkantoran  tersebut
                        selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menunjang pelaksanaan tugas

                        yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

                        Dalam  rangka  menuju  tertib  administrasi  perlengkapan  perlu  memperhatikan
                        tahapan-tahapan  dalam  siklus  perlengkapan  meliputi  :  perencanaan,  penentuan

                        kebutuhan,    penyimpanan,  pemeliharaan  dan  penghapusan  serta  terselenggaranya
                        pengendalian  terhadap  kekayaan  negara.  Salah  satunya  dengan  pengadministrasian

                        yang  tertib  dan  akuntable  terhadap  seluruh  aset  tetap  pada  aplikasi  SIMAK-BMN
                        (Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara)  yang  telah

                        dijalankan  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  Klungkung  selaku  UAKPB  (Unit

                        Akuntansi Kuasa Pengguna Barang).
                        1.  Sarana dan Prasarana Gedung

                            a.  Gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Klungkung  yang  digunakan  sebagai
                               operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terletak Jl. Gajah

                               Mada  No.  53  Semarapura,  Kabupaten  Klungkung,  Bali  dengan  luas  total

                               bangunan 350 M2.
                            b.  Gedung  kantor  Pengadilan  Agama  Klungkung  yang  sedang  dalam  proses

                               penyelesaian  penataan  halaman  terletak  di  Jl.  Raya  Takmung,  Kabupaten
                               Klungkung, Bali dengan luas total bangunan 900 M2.

                                                                      BAB III Pembinaan dan Pengelolaan | 50
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64