Page 68 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016

anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pengadilan Agama Klungkung selaku Sistem Akuntansi Instansi (SIAP) dalam
pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan telah ditunjuk Panitera/Sekretaris

Pengadilan Agama Klungkung sebagai Kuasa Pengguna Anggaranyang dibantu

Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penandatangan SPM, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerima, Pejabat Pembuaat Anggaran Belanja Pegawai

(PPAB) dan Staf Pengelola Keuangan selaku pelaksana teknis.

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI Satuan Kerja Pengadilan Agama Klungkung pada Tahun
Anggaran 2016 mendapatkan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (BUA)
Mahkamah Agung RI sebesar Rp 4.986.200.000 dengan Nomor : SP DIPA-

005.01.2.402763/2016, tanggal 07 Desember 2015. Seluruh anggaran tersebut

telah digunakan untuk membiayai semua kegiatan pada Tahun Anggaran 2016
yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.001.765.009, Belanja Barang

sebesar Rp. 380.686.820, dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.025.525.903.
Rincian DIPA Pengadilan Agama Klungkung yang berasal dari Badan Urusan

Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI Tahun 2016, sebagai berikut :

TABEL 3.16
ALOKASI ANGGARAN DIPA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
(Nomor : DIPA-005.01.2.402763/2016, Tanggal 07 Desember 2015)
BAGIAN ANGGARAN (005.01)

Kode 31 Desember TA 2016
Jenis Uraian Pagu Realisasi (%)
Belanja
51 Belanja Pegawai 2.003.547.000 2.001.765.009 99,91
52 Belanja Barang 426.653.000 380.686.820 89,23
53 Belanja Modal 2.556.000.000 2.025.525.903 79,25
T o t a l 4.986.200.000 4.407.977.732 88,40

1.1. Belanja Pegawai

Reaslisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Klungkung pada TA 2016
dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 2.003.547.000 dan Rp. 1.989.692.132.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan pada periode yang berakhir

BAB III Pembinaan dan Pengelolaan | 59