Page 5 - WS PPKn kelas X BAB 1
P. 5
NILAI- NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA 5
kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD NRI Tahun 1945. Penerapan
pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan
secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
Rangkuman materi :
Montesquieu merupakan merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke.
Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi
mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut
dilaksanaan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang bersifat terpisah. Teori
Montesquieu dinamakan Trias Politika. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia
diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
LEMBAR KERJA 1
Lembar kerja 1 merupakan pengetahuan mengenai macam-macam kekuasaan negara.
1. _ _ G _ _ _ _ _ _ _ 1. _ E _ _ _ _ _ _ _ _
2. _ K _ _ _ _ _ _ _ 2. _ _ D _ _ _ _ _ _
3. F _ _ _ _ _ _ _ _ 3. _ K _ _ _ _ _ _ _
1. Pembagian kekuasaan secara horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut
fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan pada tingkat
pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadi perubahan UUD NRI 1945.
Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang
umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan menjadi enam jenis kekuasaan.
Lengkapi titik-titik di bawah ini!
Kekuasaan Dasar hukum Tugas Wewenang
1. Eksekutif Pasal 4 ayat 1 UUD Memiliki Berhak untuk
( Presiden ) NRI 1945 kekuasaan dalam mengangkat duta
menjalankan negra berdasarkan
kepemerintahan pertimbangan DPR
berdasarkan UUD
2. …………………. ……………………. ……………………..
( MPR ) …………………………. ……………………. …………………….
INDONESIAKU KEBANGGAANKU X
