Page 1 - SKH Palangka Post Edisi 06 Februari 2020

HARGA REDAKSI/PEMASARAN/IKLAN EDITORIAL
ECERAN Jl. G.Obos Kav. V No.1-3, Palangka Raya Kemerdekaan
Telepon (0536) 3238025
Rp4000,- Fax (0536) 3238023
PELAYANAN PELANGGAN
LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM 085249189932, 082255086069 Pers Tanpa
20 HALAMAN Intervensi

KAMIS No. 271.32186031599 TAHUN XIX BACA HALAMAN 02
6 FEBRUARI 2020

Kalteng Terus Tingkatkan

Pembangunan Infrastruktur
DENGAR
PENDAPAT -
Gubernur Kalteng
Sugianto Sabran PALANGKA RAYA, PPOST
didampingi Kepala Pemerintah Provinsi Ka-
Dinas Kehutanan limantan Tengah (Kalteng)
Sri Suwanto dan terus fokus dan berupaya
Kepala Dinas meningkatkan pembangunan
Perkebunan infrastruktur.
Rawing Rambang Gubernur Kalteng Sugi-
dalam rapat dengar anto Sabran mengatakan, me-
pendapat (RDP) di lalui Dinas Pekerjaan Umum
DPR-RI, Rabu (5/2). dan Penataan Ruang (PUPR),
peningkatan pembangunan
terus dilakukan, khusunya
Foto : PPost/Wahyudi Hendra infrastruktur jalan dan jem-
Gubernur Hadiri RDP batan.
Dalam peningkatan in-
frastruktur juga melakukan
di Komisi IV DPR-RI penggantian dan pemelihara-
an jembatan sepanjang 5.000
meter lebih, sedangkan untuk
rekontruksi atau pemelihara-
PALANGKA RAYA, PPOST Jakarta, Rabu (5/2). Rapat membahas mengenai an rutin jalan dan jembatan
Gubernur Kalteng Sugianto Sugianto hadirb bersama perkebunan, kehutanan dan dari 2016 - 2019 sepanjang
Sabran menghadiri undangan Kepala Dinas Perkebunan lainnya. 244,6 kilometer lebih. Foto : PPost/Wahyudi Hendra
rapat dengar pendapat (RDP) Rawing Rambang dan Kepala CEK JALAN – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengecek jalan di wilayah Seruyan – Lamandau – Suka-
dengan Komisi IV DPR-RI di Dinas Kehutanan Sri Suwanto. Bersambung Ke Halaman 3 Bersambung Ke Halaman 3 mara saat kunjungan kerja tahun lalu.
Mengawal

Kebebasan Pers

KEBEBASAN pers, berarti hak yang diberikan EB EB A S A N pers Ketua Umum Persatuan menempuh jalur yang benar.
konstitusional atau perlidungan hukum yang yang sudah diatur Wartawan Indonesia Atal S De- Ada UU dan kode etik yang
mengatur profesi jurnalis atau
pari menegaskan, tidak ada
Undang-Undang No-
berkaitan dengan media dan bahan yang K mor 40 tahun 1999, pihak yang dapat mengancam media,” tegas Atal, Rabu (5/2).
dipublikaskan. Hal itu seperti menyebarluaskan, dapat diartikan dengan kebe- kebebasan pers. Jika ada fakta, Ia meminta, media maupun
pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, basan berbicara dan berekspresi. sudah sepantasnya seorang wartawan, tidak perlu takut un-
buku atau dalam material lainnya, tanpa adanya Hal itu berkaitan dengan politik, wartawan membuat sebuah tuk memberikan kebenaran. Tu-
karya jurnalistik. Karena ada
lis apa yang dilihat berdasarkan
ekonomi, sosial, teknologi, ling-
campur tangan atau sensor dari berbagai pihak. kungan dan kebijakan hukum Undang-Undang Nomor 40 fakta. Tulis apa yang didapatkan
yang punya banyak im- tahun 1999 tentang Pers yang ketika melaksanakan aktivitas
pact ke kehidu- mengatur. jurnalistik yang benar.
pan orang “Tekanan terhadap media,
banyak. tidak boleh terjadi. Itu wajib Bersambung Ke Halaman 3

Laporkan tentu yang mengancam atau
KALAU ada lembaga ter-
menghalang-halangi kebebasan
pers dalam melakukan kegiatan
jurnalistik, sebaiknya dilaporkan
Pengancaman ke polisi. Karena makanisme pers
sudah diatur dalam UU Nomor
Terhadap Pers 40 tahun 1999 tentang Pers.
Ketika ada pihak yang merasa
keberatan terkait pemberitaan,
sebaiknya menggunakan hak
jawab.
“Dengan menggunakan hak
jawab, pihak yang merasa ke-
beratan dapat mengklarifikasi
pemberitaan,” tegas Hendry,
Rabu (5/2).
Kalau pihak tertentu menem-
puh jalur lain untuk menjerat
pers terkait pemberitaan, jelas
Hendry, itu haknya.
Hendry Ch Bangun
Wakil Ketua Dewan Pers Bersambung Ke Halaman 3
Sengketa Pemberitaan

Diselesaikan ke Dewan Pers

KASUS pemberitaan pada se-
Tidak Ada yang Bisa buah media, tidak perlu diseret ke melalui jalur yang benar,” ungkap
Marcos, Selasa (4/2).
Menurut Marcos, persoalan pem-
ranah adat. Karena pers bekerja
dilindungi Undang-Undang. Kalau
beritaan yang ramai diperbincang-
Mengancam Kebebasan Pers ada keberatan atas pemberitaan, se- kan, sama sekali tidak ada menyang-
kut adat. Karena objek pemberitaan
baiknya diselesaikan ke Dewan Pers.
“Kalau ada yang keberatan terha-
dap pemerintaan, layangkan aduan sama sekali tidak menyinggung per-
soalan adat. Kalau ada ulah segelintir
“KARENA ketidakpahaman, atau Penekanan terhadap media boleh num sudah mengarah kepada ke Dewan Pers. Bukan malah diseret orang menyeret ke persoalan adat,
menganggap ada masalah dalam dilakukan, tetapi pada jalur yang anarkisme, Atal menyarankan ke ranah adat. Bukan tidak bisa, tapi tentu keliru. Karena ada UU yang
berita, tidak bisa langsung di somasi. benar. Karena ada Undang-Undang untuk mengambil langkah dilihat apakah ada yang berkaitan mengatur soal sengketa pers. Marcos Tuwan
Kalau tidak sesuai kode etik, ada hak dan peraturan yang mengatur profesi hukum. dengan adat atau tidak. Kalau tidak Damang Kecamatan
jawab,” ungkap Ketua Umum PWI jurnalis atau media. Bersambung Ke Halaman 3 ada, keberatan sebaiknya ditempuh Bersambung Ke Halaman 3 Pahandut
Pusat Atal S Depari, Rabu (5/2). “Siapa yang bisa mengancam ke-
Menurut Atal, tidak ada pihak yang bebasan pers. Jika ada fakta, sesuai
dapat mengancam kebebasan pers. kode etik, tulis saja. Meski tidak kebal Pemberitaan Secara Umum Pers Tak
Atal S Depari Jika ada fakta, sudah sepantasnya hukum, tapi kita dilindungi undang-
Ketua Umum Persatuan seorang jurnalis membuat produk undang,” jelas Atal.
Wartawan Indonesia (PWI) berita. Namun tetap sesuai kode etik. Jika penekanan yang dilakukan ok- Bukan Pelanggaran Boleh
Diintervensi

PEMBERITAAN yang diter- Kalau ada pihak yang keberatan
bitkan Palangka Post terkait LSM, dalam pemberitaan tersebut dan Riko Seprian
sudah benar. Apalagi dalam pem- mengancam kebebasan pers, Praktisi Hukum di Kota Palangka Raya
beritaan hanya menyentuh secara ungkap Kamsul, lebih baik di-
umum, tanpa mencatut salah laporkan ke pihak kepolisian. PERS tidak boleh diintervensi, apa-
satu lembaga. Ketika ada yang Mereka yang merasa disudutkan lagi diintimidasi, terkait pemberitaan.
keberatan, berlaku hak koreksi. dalam pemberitaan tidak berhak Sebab, ada undang-undang pers yang
Bukan hak jawab. Jadi tidak bisa mendapatkan hak jawab, tetapi menjadi payung hukum tempat karya
diintervensi, karena itu mengan- hanya mendapatkan hak koreksi. jurnalistik itu dipertanggungjawabkan.
cam kebebasan pers. Hak koreksi yang didapatkan pi- “Pers itu tidak boleh diintervensi
“Saya mendorong media mel- hak Ormas atau LSM hukumnya atau diintimidasi. Pers sudah punya
aporkan oknum yang menghalan- tidak wajib untuk dilayani. peraturannya sendiri. Setiap berita
gi kebebasan pers menyampaikan “Hak koreksi didapat bagi yang diterbitkan mempunyai aturan
informasi. Setiap pemberitaan setiap pembaca berita. Namun si- dan bisa dipertanggungjawabkan,
yang dituliskan secara umum dan fatnya tidak wajib untuk dilayani karena itu sesuai dengan fakta di la-
tidak mencatut nama lembaga, Kamsul Hasan oleh pihak media,”tegasnya. pangan,” tegas Riko, Rabu (5/2).
tidak berhak mendapatkan hak
jawab,” tegas Kamsul. Ahli Pers Dewan Pers Bersambung Ke Halaman 3 Bersambung Ke Halaman 3