Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 06 Februari 2020

OPINI

KAMIS, 6 FEBRUARI 2020 2

EDITORIAL Sejauh Mana Kebebasan

Kemerdekaan Pers Menyampaikan Pendapat

Tanpa Intervensi

Penulis: Rusydi Sastrawan, SH. MH., Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kepahiang
UNDANG-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, menjadi
roh dan panglima. Itu untuk melindungi pers Indonesia
dari sengketa pemberitaan. UU tersebut, menjamin ke- Penghinaan kepada pegawai negeri
merdekaan untuk pers dalam melaksanakan tugas. Bahkan PASCA Reformasi tahun 1998 sampai dengan pada waktu atau karena menjalankan
Pemerintah Republik Indonesia memberikan jaminan ter- hari ini, semua rakyat Indonesia berhak tugasnya yang sah, Penghinaan den-
hadap kebebasan pers. dan berkewenangan dalam menyampaikan gan suatu kepalsuan, Penghinaan
Tentunya kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.
Patuh terhadap kode etik serta mengedepankan fakta, pendapat sebagaimana telah diatur dalam terhadap orang mati.
(Buku: S.R. SIANTURI, SH “Tin-
bukan menyebar hoaks. Kebebasan pers tentu menjadi konstitusi kita, Pasal 28E ayat (3) UUD dak Pidana di KUHP Berikut Uraian-
pintu terbukanya arus informasi. Tidak bisa dipungkiri, 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan nya”, halaman 555 s.d 576)
masyarakat Indonesia membutuhkan informasi yang ber- berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Bahwa dalam KUHP ini penghi-
dasarkan fakta. naan adalah penamaan secara umum
Pers diatur melalui UU. Jangan diseret ke persoalan pendapat” (perubahan kedua UUD 1945).
yang tidak berhubungan dengan pemberitaan. Apalagi dan damai. yang pada umumnya berarti peny-
erangan terhadap kehormatan atau
mengaitkan sebuah pemberitaan, pada permasalahan yang AMUN kesalahpa- Bahwa berdasarkan uraian di nama baik seseorang. Kehormatan
bukan pada tempatnya. Bahkan keberadaan pers dalam haman di dalam me- atas, aksi demonstrasi merupak- adalah rasa kehormatan yang ada
menyajikan sebuah berita, menjadi kebijakan redaksi yang maknai aturan tersebut an hak warga negara dan dapat pada diri sendiri yang bersifat batini-
tidak bisa diintervensi. N tetap selalu ada karena mengeluarkan pemikirannya secara ah dan nama baik juga merupakan
Masyarakat sebetulnya sangat memahami itu. Pem- masih banyak memaknai kebebasan
beritaan pers yang diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999. tersebut merupakan kebebasan bebas dan memperoleh perlindun- rasa kehormatan akan tetapi lebih
bersifat lahiriah. (Buku: S.R. Sianturi,
gan hukum terhadap kebebasan
Sayangnya dalam realita yang terjadi, banyak yang membe- tanpa batas. Di dalam Pasal 28J tersebut, tapi batasan kebebasan SH “Tindak Pidana di KUHP Berikut
lokkannya. UU 40 sering kali tidak digunakan, ketika ada ayat (2) UUD 1945 tegas menye- tersebut lagi-lagi bukan kebebasan Uraiannya” halaman 556)
pihak yang bersengketa. Seolah tidak ingin tahu, prosedur butkan “Dalam menjalankan hak dan yang tanpa batas karena kebebasan Bahwa penghinaan menurut buku
yang diatur dalam UU. kebebasannya, setiap orang wajib tun- tersebut bersyarat yaitu menghor- R. Soesilo “Kitab Undang-Undang
Persoalan tersebut, masih menjadi pembahasan masyara- duk kepada pembatasan yang ditetap-
kat pers di Indonesia. Bagaimana membebaskan pers dari kan dengan undang-undang dengan mati hak-hak dan kebebasan orang Hukum Pidana KUHP serta Ko-
mentar-komentarnya Lengkap Pasal
lain; Menghormati aturan-aturan
intervensi pihak lain dalam sebuah pemberitaan. Apalagi maksud semata-mata untuk menjamin moral yang diakui umum; Menaati Demi Pasal”, halaman 225, bahwa
sampai intervensi yang mengarah pada ancaman hukum. pengakuan serta penghormatan atas hukum dan ketentuan peraturan menghina yaitu menyerang kehor-
Karena dalam sejumlah kasus pers, penegak hukum sendiri hak dan kebebasan orang lain dan untuk perundang-undangan yang ber- matan dan nama baik seseorang yang
tetap mengedepankan UU 40 tahun 1999. memenuhi tuntutan yang adil sesuai laku; Menjaga dan menghormati diserang itu biasanya merasa “malu”.
Banyak contoh kasus yang akhirnya tidak bisa diproses pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
dalam pengadilan. Kasus dikembalikan pada Dewan Pers. keamanan, dan ketertiban umum dalam keamanan dan ketertiban umum, Kehormatan yang diserang di sini
hanya mengenai kehormatan tentang
dan; Menjaga keutuhan persatuan
Pada akhirnya, kembali pada hak jawab atau hak koreksi. Itu suatu masyarakat demokratis”. dan kesatuan bangsa. nama baik, bukan kehormatan dalam
memunculkan ketidakpuasan bagi pihak yang bersengketa. Apabila merunut dari pokok pas- Bahwa sanksi terhadap setiap lapangan seksuil.
Namun apa boleh dikata, UU Nomor 40 tentang Pers yang al di atas, maka turunan dalam ke- pelanggar juga diatur di dalam Pasal Apa perbedaan apabila penghi-
mengatur seperti itu. bebasan menyampaikan pendapat 16 bahwa Pelaku atau peserta pelak- naan tersebut dilakukan juga melalui
Persoalan yang menyangkut pemberitaan, hendaknya terdapat produk undang-undang
dibawa ke ranah UU tentang pers. Bukan diseret pada yang lebih eksplisit menjelaskan sanaan penyampaian pendapat media sosial maupun media elektron-
ik lainnya maka yang berlaku adalah
di muka umum yang melaku-
persoalan yang tidak berkaitan pada fokus permasalahan. ketentuan mengenai kebebasan kan perbuatan melanggar hukum, asas lex specialis derogat legi gene-
Ada prosedur yang ditempuh, ketika keberatan dalam berpendapat yang tidak lain tujuan- dapat dikenakan sanksi hukum ralis yaitu UNDANG-UNDANG
pemberitaan. Bahkan keberatan bisa diajukan ke Dewan nya memberikan penjelasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Pers untuk ditindaklanjuti. petunjuk bagi kita semua dalam perundang-undangan yang ber- 19 TAHUN 2016 TENTANG PE-
Masyarakat hendaknya memberika ruang terhadap memahami makna kebebasan ber-
kemerdekaan pers tanpa intervensi. Bukan malah menjadi pendapat. laku, bahkan penanggung jawab RUBAHAN ATAS UNDANG-UN-
DANG NOMOR 11 TAHUN 2008
pelaksana dari kegiatan aksi tersebut
penghalang bagi kemerdekaan pers. Karena masyarakat Penulis ambil contoh Undang- ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) TENTANG INFORMASI DAN
sendiri butuh pers. Itu untuk mengungkap informasi yang Undang Nomor 9 tahun 1998 ten- dari pidana pokok dalam Pasal TRANSAKSI ELEKTRONIK atau
tersembunyi. Memberikan fakta yang tersaji, untuk diketa- tang Kemerdekaan Menyampai- setelahnya yaitu Pasal 17. lebih dikenal dengan istilah UU ITE,
hui secara luas. kan Pendapat di Muka Umum, Bahwa warga negara di dalam pasal yang mengatur mengenai peng-
Pers lembaga yang bekerja mendapatkan perlindungan Undang-Undang Nomor 40 tahun
Undang-Undang. Itu termaktum dalam pasal 8 UU ten- 1999 tentang Pers yang mengatur menyampaikan pendapat juga hinaan, pencemaran nama baik, dan
ujaran kebencian berdasarkan SARA
diberi hak yang sama atas perlind-
tang pers yang berbunyi dalam melaksanakan profesinya prinsip, ketentuan dan hak-hak ungan kebebasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat(3) UU ITE
wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 4 ayat 3 penyelenggara Pers di Indonesia, diatur di dalam pasal 18 bahwa dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE:
berbunyi untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional dan Undang-Undang Nomor 14 yang menghalang-halangi hak Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluas- tahun 2008 tentang Keterbukaan warga negara untuk menyam- adalah sebagai berikut: Setiap orang
kan gagasan dan informasi. Informasi Publik, dan masih banyak paikan pendapat di muka umum dengan sengaja dan tanpa hak
Karena itu, semua pihak wajib menghormati kebebasan undang-undang lain yang mungkin
pers. Tentunya kebebasan pers tanpa intervensi. Kebebasan salah satu tolok ukurnya meru- dengan kekerasan atau ancaman mendistribusikan dan/atau men-
transmisikan dan/atau membuat
kekerasan yang telah memenuhi
pers dalam melaksanakan tugas. Tidak ada pihak yang pakan penjabaran dari kebebasan ketentuan undang-undang ini di- dapat diaksesnya informasi elek-
menghalangi. Kalau tidak akan terkena pada pasal 18 yang menyampaikan pendapat tersebut. ancam pidana penjara paling lama tronik dan/atau dokumen elektronik
berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum dengan Menjadi menarik bagi penu- 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang- yang memiliki muatan penghinaan
sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat lis mengupas dan menelaah arti Undang Nomor 9 tahun 1998 ten- dan/atau pencemaran nama baik.
atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dari sebuah KEBEBASAN ME- tang Kemerdekaan Menyampaikan Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2)
dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 NYAMPAIKAN PENDAPAT yang Pendapat di Muka Umum menjadi UU ITE adalah sebagai berikut: Setiap
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.* diatur oleh negara kita, tentunya
ide penulisan berdasarkan fakta permasalahan baru dan menjadi orang dengan sengaja dan tanpa hak
yang ada sebagaimana video yang pertanyaan kita semua: Apakah menyebarkan informasi yang dituju-
beredar maupun berita-berita baik dibenarkan menghina, menghujat, kan untuk menimbulkan rasa keben-
melalui media televisi maupun ketika orasi pada saat demonstrasi? cian atau permusuhan individu dan/
postingan di berbagai media sosial Untuk menjawab pertanyaan sen- atau kelompok masyarakat tertentu
PALANGKA POSTALANGKA POST yang menunjukkan adanya kegiatan sitif di atas penulis kembali mengk- berdasarkan atas suku, agama, ras,
P
dan antargolongan (SARA).
aji pertanyaan tersebut berdasarkan
“MENYAMPAIKAN PENDAPAT”
mungkin dalam bentuk bahasa me- peraturan perundangan-undangan Ancaman pidana bagi orang yang
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya dia atau sehari-hari disebut “AKSI dan membuka buku kembali, apa- melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum DEMONSTRASI”. bila pembaca tidak sependapat den- ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3)
Apa yang menjadi pokok per-
Terbit Pertama : 15 November 2001 masalahan dalam aksi demonstrasi gan penulis anggap saja ini sebagai UU 19/2016, yang berbunyi: Setiap
orang yang dengan sengaja dan
tambahan wawasan dan silakan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C- tersebut, penulis mencoba menga- dikoreksi kekurangannya. tanpa hak mendistribusikan dan/atau
15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 wali dengan kalimat tanya: Apa hak Menghujat, Menghina serta Per- mentransmisikan dan/atau membuat
dan kewajiban warga negara yang kataan Kotor Lainnya dapat diaksesnya informasi elek-
Sebelum membahas lebih jauh
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto ingin menyampaikan pendapat persoalan ini, maka kembali kita tronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan penghinaan
dan apa sanksi serta batasan ter-
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin hadap kebebasan menyampaikan membahas hak dan kewajiban war- dan/atau pencemaran nama baik
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani pendapat?. Bahwa untuk menjawab ga negara di dalam menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Kabag Litbang : Hairil Supriadi permasalahan tersebut tentunya pendapat di muka umum di mana 27 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) ta-
di satu sisi hak warga negara menge-
pendekatan penulis adalah yuridis
Ombudsman : - normatif dengan menggunakan luarkan pikiran secara bebas dan hun dan/atau denda paling banyak
peraturan perundang-undangan memperoleh perlindungan hukum Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima
Redaktur Pelaksana : Agustinus Djatta yaitu: Undang-Undang Nomor 9 namun sisi lainnya ada kewajiban puluh juta rupiah).
Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera tahun 1998 tentang Kemerdekaan untuk menghormati aturan-aturan Kemudian ancaman pidana bagi
Seventin Guspatmi, Rangga Andika Menyampaikan Pendapat di Muka moral yang diakui umum; Menaati orang yang melanggar ketentuan
Assisten Redaktur : Adik Sigit Permana, Bella Rhomadani Umum. hukum dan ketentuan peraturan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, adalah
Mari kita kupas apa hak dan perundang-undangan yang ber- sebagaimana diatur dalam Pasal 45A
Reporter Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry kewajiban warga negara dalam laku; Menjaga dan menghormati ayat (2) UU 19/2016, yakni: Setiap
Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, M Riduan Noor. menyampaikan pendapat di muka keamanan dan ketertiban umum; orang yang dengan sengaja dan tanpa
umum: Hak dan kewajiban warga dan Menjaga keutuhan persatuan hak menyebarkan informasi yang
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi negara di dalam menyampaikan dan kesatuan bangsa. ditujukan untuk menimbulkan rasa
Sukamara : Fahriansyah pendapat di muka umum diatur Untuk itu, kembali pada per- kebencian atau permusuhan indi-
Sampit : Sumiati, Na ri, Prasgiantoro di dalam BAB III Pasal 5 s.d Pasal 8: soalan menghujat, menghina, serta vidu dan/atau kelompok masyarakat
Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy Mansyur Huda Pasal 5 Warga negara yang menyam- perkataan kotor lainnya, maka tidak tertentu sebagaimana dimaksud
Kasongan : Khairul Saleh paikan pendapat di muka umum ada di dalam peraturan manapun dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana
Kuala Kurun : Anthoneal berhak untuk: a. Mengeluarkan melegalkan atau melepaskan dan/ dengan pidana penjara paling lama
Pulang Pisau : Asprianta pikiran secara bebas; b. Memperoleh atau menjadi alasan pemaaf dan 6 (enam) tahun dan/atau denda pal-
Muara Teweh : Agus Sidik perlindungan hukum. pembenar ketika melaksanakan ora- ing banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
Puruk Cahu : Trisno Pasal 6 Warga negara yang me- si pada saat demontrasi melakukan miliar rupiah).
Buntok : Shinta nyampaikan pendapat di muka perbuatan menghujat, menghina, Perlu dibahas kembali permasala-
Tamiang Layang : - umum berkewajiban dan bertang- dan perkataan kotor lainnya, tidak han dalam tulisan ini tentang men-
Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati gung jawab untuk: a. Menghormati dibenarkan oleh suatu perundang- ghujat, menghina, serta perkataan
Pangkalan Bun : - hak-hak dan kebebasan orang lain; undangan. kotor lainnya, maka jawaban dari per-
b. Menghormati aturan-aturan mor- Untuk itu perbuatan maupun masalahan tersebut dilarang di dalam
Manager Produksi : Junaidi E endi al yang diakui umum; c. Menaati perkataan kotor bisa dikenakan ketentuan perundang-undangan sep-
Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, hukum dan ketentuan peraturan pidana sebagaimana diatur di dalam erti yang telah dijelaskan di atas dan
Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan Ismail, Gabriella Ois perundang-undangan yang ber- KUHP, yaitu: Penghinaan terhadap untuk kata menghujat dan perkataan
Meysiana laku; d. Menjaga dan menghormati Presiden atau Wakil Presiden Pasal kotor lainnya tidak secara eksplisit
keamanan dan ketertiban umum; 134, 136bis, 137 dan 139 (sudah di- dijelaskan di dalam undang-undang
Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang dan e. Menjaga keutuhan per- hapus oleh Mahkamah Konstitusi tetapi bukan berarti hal tersebut
Marketing Iklan Jakarta : Maya, Rahmad (08514680512) satuan dan kesatuan bangsa. Pasal berdasarkan putusan MK Nomor: diperbolehkan karena menurut per-
Account Executive : Meilisa Bela 7 Dalam pelaksanaan penyampaian 013-022/PUU-IV/2006), Penghinaan aturan perundang-undangan kata-
Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo pendapat di muka umum oleh terhadap Kepala Negara Sahabat, kata tersebut bisa masuk dalam arti
HRD : Milna warga negara, aparatur pemerintah Penghinaan (Penodaan) terhadap “penghinaan”. Atau setidak-tidaknya
Sta IT : Joko Hariyadi berkewajiban dan bertanggung bendera Kebangsaan R.I dan Lam- pelanggaran terhadap kewajiban di
jawab untuk: a. Melindungi hak bang Negara, Penghinaan kepada dalam mengemukakan pendapat
Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang asasi manusia; b. Menghargai asas penguasa, Penghinaan kepada di muka umum karena kita wajib
Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182) legalitas; c. Menghargai prinsip suatu golongan rakyat, Penghinaan menghormati aturan-aturan moral
Pangkalan Bun : Agency Ijai (08125092246 praduga tidak bersalah; dan d. kepada suatu agama yang dianut yang diakui umum dan tentunya
Pagatan : Agency Syahrian (082153037502). Menyelenggarakan pengamanan. di Indonesia, Penghinaan kepada kata-kata hujatan dan kata-kata kotor
Pasal 8 Masyarakat berhak berperan petugas agama atau benda-benda merupakan perbuatan yang sama-
Percetakan : PT Media Palangka Pambelum serta secara bertanggung jawab keperluan ibadat, Penghinaan ke- sama kita yakini dan nilai merupakan
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya untuk berupaya agar penyampaian pada kuburan, Penghinaan kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan
(Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan) pendapat di muka umum dapat Tuhan, Penghinaan kepada orang/ nilai-nilai moral yang ada di dalam
berlangsung secara aman, tertib, pribadi dalam arti yang umum, masyarakat Indonesia.*