Page 14 - SKH Palangka Post Edisi 06 Februari 2020
P. 14

KAMIS, 6 FEBRUARI 2020                                                                                                                                                               14

                                  Rakornas Cegah                                                                                                      Lalaikan Pajak Pengusaha



                                                                                                                                                       Tak Bisa Perpanjang Izin

                        Bencana Jadi Besar                                                                                                            PALANGKA RAYA, PPOST

                                                                                                                                                        Bagi pengusaha atau pelaku
                                                                                                                                                      dunia usaha jika tidak melak-
                                                                                                                                                      sanakan kewajibannya mem-
                                                                                                                                                      bayar pajak maka tidak akan bisa
                                                                                                                                                      mendapatkan kembali perpan-
                                                                                                                                                      jangan surat perizinannya.
                PALANGKA RAYA, PPOST                                                                                                                    “Sebut saja perizinan di bi-
                Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah dan jaja-                                                                                  dang perdagangan, jika pelaku
                                                                                                                                                      usahanya tidak rutin membayar
                ran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)                                                                                        pajak, maka akan terkendala
                Kota  Palangka  Raya  menghadiri  Rapat  Koordinasi  Na-                                                                              mendapatkan surat izin usaha
                sional Penanggulangan Bencana, di Sentul International                                                                                perdagangan (SIUP),” ungkap
                                                                                                                                                      Kepala Dinas Penanaman Modal
                Convention Center, Bogor, Jawa Barat, yang dibuka oleh                                                                                Pelayanan Terpadu Satu Pintu   Akhmad fordiansyah
                Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,  sejak Selasa                                                                                (DPM-PTSP) Kota Palangka
                (4/2) yang lalu.                                                                                                                      Raya, Akhmad  Fordiansyah,   dan pemerintah daerah.
                                                                                                                                                      Rabu (5/2).                 “Jika pelaku usaha tidak  tidak
                                                                                                                                                        Menurutnya, ketentuan itu   patuh melaporkan Surat Pem-
                 “Rakornas penanggulan-   oleh stakeholder terkait, se-                                                                               berlaku untuk semua bidang   beritahuan Tahunan Pajak (SPT),
                gan bencana sebagai bentuk   hingga dipastikan api tidak me-                                                                          usaha maupun perizinan lainnya,   otomatis akan terlihat pada
                sinergitas semua pihak, baik   luas. Begitupula dengan banjir                                                                         karena itu, bila ingin keberlang-  sistem OSS,” bebernya.
                pemerintah pusat, pemerintah   harus ada kekompakan dalam                                                                             sungan usahanya berjalan, maka   Adapun berdasarkan data
                provinsi hingga pemerintah   penanganannya.”sebut Umi.                                                                                pelaku usaha harus menunaikan   hingga Desemeber 2019 yang
                kabupaten/kota untuk bersama-  Terakhir tambah Umi, dari                                                                              kewajiban membayar pajak.  lalu, khusus untuk sektor perda-
                sama menanggulangi berbagai   hasil rakornis juga ditekankan                                                                            “Ini semua akan terlihat,   gangan dan perindustrian yang
                bencana,”ungkap  Umi  saat   pentingnya koordinasi semua                                                                              manakala pelaku usaha meminta   telah dileluarkan perizinannya
                dikonfi rmasi.             komponen di daerah . Mulai                                                                                  surat perizinannya. Kalau ada   oleh DPM-PTSP Kota Palangka
                 Dikatakan, bentuk sinergitas   dari tatanan pemerintah pusat,                                                                        yang tidak taat maka kami akan   Raya, yakni untuk surat izin
                semua pihak dalam hal penang-  provinsi kabupaten/kota hingga                                                                         mengarahkan pemilik untuk   usaha perdagangan (SIUP) ber-
                gulangan bencana ini, tidak lain   tatanan pemerintah ditingkat                                                                       mematuhi ketentuan perizinan.   jumlah 705 perizinan, Surat
                sebagai  langkah  pencegahan   bawah.                                                                                                 Jika masih tidak taat maka periz-  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
                dan antisipasi secara bersama-  “Camat hingga  Lurah                                                                                  inan bisa saja dicabut,” tukasnya,   berjumlah 8 perizinan, pang-
                sama sehingga setiap bencana   yang  merupakan  garda  ter-                                                                           Rabu (5/2).                kalan LPG 3 Kg berjumlah 154
                yang dihadapi tidak akan mel-  dekat disetiap wilayah harus                                                                             Lanjut Fordiansyah, saat ini   perizinan.
                uas dan terjadi lebih besar.  pro aktif melakukan koordi-                                                                             pihaknya tengah mengembang-  Kemudian untuk Izin tempat
                 Contohnya di wilayah Kalteng   nasi guna meminimalisir                                                                               kan Sistem Perizinan Berusaha   penjualan minuman beralkohol
                pada umumnya dan Palangka   kebencanaan,”tukasnya.                                                                                    Terintegrasi Secara Elektronik    (PP-MB) berjumlah 72 perizinan,
                Raya pada khususnya, maka   Dalam rakornas  penang-                                                                                   (Online Single Submission/OSS).  lalu suart izin usaha perdagan-
                selama ini akan sangat rentan   gulangan bencana tersebut,                                                                              “Izin usaha melalui Online   gan minuman beralkohol  (SIUP-
                terjadi musibah atau bencana   Presiden Joko Widodo (Jokowi)                                                                          Single Submission atau OSS Ini   MB) berjumlah 17 perizinan
                kebakaran  hutan  dan  lahan   sebagaimana dikutip dari media                                                                         masih belum maksimal kami   serta tanda daftar industri (TDI)
                (Karhutla) dan juga banjir. Un-  nasional mengatakan, bahwa ke-                                                                       terapkan,  karena  operatornya   berjumlah 2 perizinan
                tuk mencegah itu semua maka   jadian bencana saat ini semakin                                                                Foto : Ist  masih belum memadai. Nanti op-  Terlepas dari itu semua ucap
                memerlukan sinergitas bersama.   meningkat.         RAKORNAS -  Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah dan jajarannya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional   eratornya akan kita berangkatnya   Fordiansyah, maka diharapkan
                Terutama upaya penanggu-    Kenaikan kejadian tersebut   Penanggulangan Bencana, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, yang dibuka oleh Presiden   ke Jakarta untuk mendalami lagi   para pengusaha tetap menjalank-
                langan dan pecegahan sedini   tidak terlepas dari beberapa   Republik Indonesia Joko Widodo,  sejak Selasa (4/2) yang lalu.           OSS ini,” terangnya.       an kewajibannya taat membayar
                mungkin agar jangan sampai   faktor, seperti perubahan iklim.                                                                           Dengan OSS, kata dia, maka    pajak.
                terjadi karhutla yang lebih besar   Namun demikian, masih banyak   yang  masih  dihadapi  yaitu   kerusakan infrastruktur,  pen-  seluruh instansi pemerintah   DPM-PTSP Kota Palangka Raya   “Intinya, jika ingin berusaha
                maupun dampak banjir yang   bencana yang dapat dicegah   bagaimana menyikapi anca-  anganan penyintas atau pun saat   pusat dan daerah,  dengan   akan memiliki database yang val-  tunaikanlah kewajiban mem-
                merugikan                 dan dikurangi dampaknya oleh   man maupun bencana, sering   pemulihan.         bersinergi sebagai upaya pence-  id dan integritas data di dalam-  bayar pajak, sehingga untuk
                 “Misalkan saja saat didapat   elemen masyarakat dan pemer-  tergagap dalam tahapan mana-  Dalam kesempatan itu Jokowi   gahan, mitigasi dan mening-  nya tinggi. Pasalnya, data telah   mengantongi perizinan pun
                titik api yang kecil, maka harus   intah.           jemen bencana, seperti meng-  memerintahkan sejumlah pen-  katkan kesiapsiagaan terhadap   terintegrasi dengan sejumlah   tidak akan sulit,”tutupnya. (fys/
                segera di atasi bersama -sama   Menurut Jokowi, tantangan   hadapi bencana, memperbaiki   anganan yang harus dijalankan   bencana. (fys/P5)  sistem di Kementerian/Lembaga    P5)


                                         DPRD KOTAWARINGIN BARAT










                 Pemkab Didorong  Benahi Infrastruktur






                PANGKALAN BUN, PPOST                                 kata  dia,  akan  menghambat
                Anggota Komisi B DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), In-  akses lalu lintas masyarakat
                                                                     di pedesaan. Kemudian jika
                dra Sani mendorong Pemerintah Kabupaten setempat un-  darinase tidak bersih, maka
                tuk melakukan pembenahan infrastruktur.              akan menyebabkan banjir.
                                                                       “Dua hal yang paling pent-
                 “Tentu kami terus mengawal   intah adalah infrastruktur,   ing yakni jalan dan drainase.
                bagaimana jalannya pemban-  maka, lanjut dia, tidak luput   Kita berharap fokusnya ter-
                gunan infrastruktur dari awal   sebagai wakil rakyat pihaknya   lebih dulu diarahkan ke situ,
                tahun 2020 sampai akhir tahun   terus melakukan pengawasan   apalagi saat ini musim hujan,”
                ini,” ujarnya, belum lama ini.  supaya semuanya berjalan lan-  tandasnya. (bn/P3)
                 Indra Sani menilai progres   car dan selesai sesuai harapan.
                pembangunan selama  ini  su-  Perbaikan jalan dan pem-
                dah menunjukkan peningka-  bangunan drainase harus               DORONG BENAHI
                tan yang cukup baik. Hanya   diperhatikan dengan baik,   INFRASTRUKTUR - Anggota Komisi
                saja, perbaikan tetap harus di-  mengingat hal tersebut sangat   B DPRD Kobar Indra Sani, mendo-
                lakukan hingga semua sektor   penting. Terlebih saat kondisi   rong pemerintah kabupaten setempat
                terakomodir secara maksimal.  hujan seperti ini.         untuk pembenahan infrastruktur.
                 Mengingat visi misi pemer-  Jika jalan belum di aspal,                   Foto : BN

                                         DPRD KATINGAN










                                                                                                   Pembangunan Jalan Kereng




                                                                                                    Pakahi-Jahanjang Stagnan





                                                                                                KASONGAN, PPOST                                                                  but antara HGU perusahaan dan
                                                                                                Komisi III DPRD Katingan bakal terjun langsung ke la-                            lahan masyarakat. Karena jika
                                                                                                                                                                                 dibangun pada trase yang tidak
                                                                                                pangan untuk melakukan monitoring sekaligus sinkro-                              disepakati, maka akan banyak
                                                                                                nisasi terkait pembangunan jalan yang dikerjakan oleh                            membabat lahan masyarakat.
                                                                                                                                                                                  Namun, dirinya juga mendapat
                                                                                                PT Arjuna Utama Sawit pada ruas Kereng Pakahi - Jah-                             informasi bahwa PT AUS menger-
                                                                                                anjang yang stagnan.                                                             jakan trase jalan yang jalan itu
                                                                                                                                                                                 karena sudah ada rekomendasi
                                                                                                  Ketua Komisi III DPRD Kat-  membangun jalan sesuai dengan                      dari Dinas Pekerjaan Umum Ka-
                                                                                                ingan, Riming U Idui menyebut,   trase yang disepakati antara ma-  Riming U Idui  bupaten Katingan.
                                                                                                stagnannya pembangunan ruas   syarakat dan pihak perusahaan.                      “Inilah yang akan kita lakukan
                                                                                                jalan tersebut berada di kawasan   “Sekarang badan jalan yang   ati bersama warga Jahanjang,”   monitoring langsung sekaligus
                                                                                                Desa Jahanjang sepanjang sekitar   dibuat Arjuna stagnan. Warga   ungkap Riming kepada wartawan   mensinkronkannya. Besok (Rabu,
                                                                                                lima kilometer.            Jahanjang memberhentikan pe-  di Kasongan, Rabu (5/3).  6/3) kita akan temui pihak PT
                                                                                                  Dimana berdasarkan informasi   kerjaan pembukaan jalan karena   Menurut Politikus PDIP itu,   AUS dan mengundang Dinas PU
                                                                                     Foto : PPost/Hairul Saleh
                PARIPURNA - Puluhan pejabat dari lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif Kabupaten Katingan saat mengikuti rapat   yang didapat dari warga Desa   pihak PT AUS membangun jalan   masyarakat menginginkan peru-  agar hal ini bisa kita temui jalan
                paripurna di Gedung DPRD setempat, baru-baru ini.                               Jahanjang, pihak PT AUS tidak   tidak pada tempat yang disepak-  sahaan membangun jalan terse-  keluarnya,” pungkasnya. (rul/P3)
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19