Page 23 - Bab V Masa Reformasi Srikandi
P. 23

   Pasal 24 UUD

                                                             1945 menyatakan

      D. Krisi                                               lembaga

                                                             kehakiman

      s                                                      memiliki


                                                             kekuasaan

                                                             merdeka dan

                                                             terlepas dari

       Hukum                                                 kekuasaan


                                                             pemeirntah

                                                             (eksekutif). Pada

                                                             kenyataannya

                                                             banyak rekayasa


                                                             dalam proses

                                                             peradilan.

                                                             Seseorang yang

                                                             dianggap bersalah

                                                             dapat bebas dari


                                                             hukuman dan

                                                             seseorang yang

                                                             tidak bersalah


                                                             masuk penjara.

                                                             Akibat

                                                             penyimpangan

                                                             tersebut,

                                                             masyarakat


                                                             menghendaki

                                                             reformasi dalam

                                                             bidang hukum

                                                             untuk meluruskan


                                                             masalah pada

                                                             posisi yang

                                                             sebenarnya.
   18   19   20   21   22   23   24   25   26