Page 131 - Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas XII

Pada tahun 1999, sebagai tindak lanjut dari reformasi dalam bidang politik,
rakyat Indonesia mengikuti pemilihan umum untuk memilih partai politik yang
saat itu berjumlah 48 partai. Tentu saja banyak dari partai politik ini yang tidak
mendapatkan suara karena memang kurang dikenal oleh masyarakat luas terkait
dengan umur yang masih pendek sebagai suatu partai. Salah satu partai yang
mendapatkan dukungan luas adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri, putri sulung dari Soekarno, Presiden
pertama Indonesia. Partai lainnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang
didirikan oleh K. H. Abdurrahman Wahid yang juga merupakan tokoh Nahdlatul
Ulama (NU). Wujud demokrasi yang muncul dalam pemilihan umum ini adalah
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wakil-wakil dari pulau Jawa maupun
luar Jawa yang dibuat menjadi sama besar, tidak lagi lebih banyak wakil dari pulau
Jawa.
Presiden Habibie digantikan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) pada tahun 1999. Contoh pembaharuan yang terjadi pada masa ini adalah
pengangkatan menteri kabinet yang berasal dari partai politik dan mengurangi
peranan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI), padahal, sejumlah konflik dan tindak kekerasan yang muncul
di Indonesia memang perlu ditangani oleh TNI dan ABRI. Sementara itu, korupsi
tetap terjadi dan melibatkan menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang
utama. Pada masa pemerintahan Gus Dur, reformasi diwujudkan dalam bentuk
antara lain:
1. Kebebasan pers semakin luas karena Departemen Penerangan dihapuskan.
2. Kelompok Tionghoa mendapatkan pengakuan lebih besar melalui kemudahan
dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan penetapan hari raya Imlek
sebagai hari libur nasional.
3. Mengakui Konghucu sebagai salah satu kepercayaan yang ada di kalangan
rakyat Indonesia.
Namun, karena ada sejumlah ketidakberesan politik yang juga mengakibatkan
ketidakstabilan ekonomi, Gus Dur diturunkan oleh DPR dan digantikan oleh
Megawati selaku Wakil Presiden.
Secara umum pemerintahan Megawati melanjutkan kebijakan baik yang
sudah dilakukan di era Gus Dur. Perubahan yang dilakukan antara lain adalah
mengadili kroni-kroni Soeharto untuk kasus korupsi, melakukan privatisasi
sejumlah perusahaan negara dengan menjualnya ke swasta atau ke pihak asing.
Untuk tindakan terakhir ini cukup banyak kritik dilontarkan kepada Megawati.

120 Kelas XII SMA/SMK