Page 163 - Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas XII
P. 163

masyarakat kurang mampu yang jumlahnya memang banyak di Indonesia. Artinya,
              gereja tidak hanya mengurus masalah peribadahan (hal spiritual) namun juga
              kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (hal material). Pemberdayaan masyarakat
              secara ekonomi (misalnya memberikan pendampingan terhadap petani, buruh,
              dan nelayan) dapat dijadikan bagian dari pelayanan kepada masyarakat di sekitar
              gereja. Mereka yang membutuhkan pinjaman untuk memperbesar modalnya
              tidak perlu menjadi anggota gereja terlebih dulu, karena memang kesempatan
              ini terbuka bagi siapa pun yang membutuhkan. Keuntungannya adalah sistem
              bunga yang murah dibandingkan bila meminjam ke bank. Selain itu, para anggota
              CUM juga dapat memperoleh sisa hasil usaha pada saat Rapat Anggota Tahunan.

                Membangun Kemampuan Perempuan Indonesia

                  Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah seberapa jauh perempuan
              Indonesia diberdayakan. Dalam tinjauan World Economic Forum (WEF), ternyata
              Indonesia menempati urutan ke-95 dari 136 negara yang dipantau dalam urusan
              Kesenjangan Gender (Gender Inequility) (tribunnews, 2014). Ini adalah kenaikan
              sebanyak dua peringkat dibandingkan dengan tahun 2012, walaupun masih di
              bawah Singapura (di peringkat 15) dan Malaysia (di peringkat 39).  Indonesia
              dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan
              dalam bidang ekonomi, di samping tentunya dalam bidang politik (terpilih dan
              diangkatnya perempuan sebagai anggota DPR dan DPRD). Dari sudut ekonomi,
              terjadi peningkatan keterlibatan kaum perempuan sebagai orang yang bekerja
              dan mendapat upah, yaitu sebanyak 35.10 % pada tahun 2013 (dibandingkan
              dengan 29.24 % pada tahun 1990). Sayangnya, upah yang diterima pekerja
              perempuan lebih sedikit daripada pekerja laki-laki. Contohnya, bila rata-rata upah
              buruh perempuan per bulan di sektor formal adalah Rp1.427.717, maka buruh
              laki-laki menerima sebesar Rp1.812.606, jadi buruh perempuan hanya menerima
              sebanyak 77,7 % dari jumlah yang diterima buruh laki-laki. Ini hanya gambaran
              upah di kota dan provinsi tertentu, karena memang besarnya upah bervariasi
              antara kota dan desa tertentu dengan kota dan desa lainnya.

                  Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2013 diperoleh rasio Angka Partisipasi
              Murni (APM) kaum perempuan yang sangat tinggi, yaitu 99.81 % untuk jenjang
              SD. APM yang tinggi juga ditunjukkan di jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
              Artinya, diperoleh persentase yang cukup tinggi dari partisipasi perempuan
              Indonesia untuk mengikuti pendidikan di jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
                  Di balik angka-angka yang menggembirakan ini, ada isu-isu yang perlu
              diselesaikan.  Komisi Nasional Perempuan mencatat sedikitnya ada 11 isu penting
              yang perlu diselesaikan untuk periode tahun 2010 – 2014 (wikipedia, 2013) yang




             152   Kelas XII SMA/SMK
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168