Page 13 - kotasehat
P. 13

10





                          Pelayanan kedokteran forensik klinik
                          Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas

                            kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan,  berupa  pemulasaran
                            jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah

                          Perawatan inap non-intensif

                          Perawatan inap di ruang intensif.
                          Pelayanan ambulans darat dan air (layanan transportasi pasien rujukan dengan

                            kondisi tertentu antar faskes).
                  3.  Persalinan

                             Persalinan  yang  ditanggung  BPJS  Kesehatan  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat
                      Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga tanpa

                      melihat anak hidup/ meninggal.
                  4.  Ambulan

                             Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu
                      ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.



                             Program Penunjang Jaminan Kesehatan Nasional Kota Prabumulih meliputi :
                      aspek  ruang  lingkup  jaminan,  peraturan  Walikota,  tujuan,  sasaran  dan  persyaratan

                      peserta layanan. Ruang lingkup program penunjang jaminan kesehatan nasional Kota
                      Prabumulih, meliputi:

                      1.  Biaya ambulance rejukan bagi pasien yang tidak dijamin BPJS Kesehatan
                      2.  Biaya  transport  jenazah  dari  RSUD/Puskesmas  ke  rumah  duka  bagi  pasien

                         miskin/tidak mampu

                      3.  Biaya  perawatan  gelandangan  dan  pengemis  yang  tidak  mempunyai  identitas
                         resmi (Mr.X) berdasarkan surat keterangan dari Dinas Sosial

                      4.  Biaya perawatan pasien gawat darurat, miskin/tidak mampu dan belum terdaftar
                         Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) (sebelum UHC)

                      5.  Biaya  perawatan  pasien  non  gawat  darurat,  namun  miskin/tidak  mampu  dan
                         belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dengan syarat

                         telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan terlebih dahulu

                      6.  Biaya perawatan semua ODGI yang tidak mempunyai identitas
                      7.  Pelayanan  kesehatan  akibat  bencana  pada  masa  tanggap  darurat,  kejadian  luar

                         biasa/wabah dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18