Page 128 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 128

kemanusiaan,      dan      penyelenggaraan      Pemerintahan Daerah.

                       Pihak  yang  dapat  melaksanakan  hibah  BMN  adalah  pengelola  barang
                  dan  pengguna  barang.  Pengelola  Barang,  dapat  melaksanakan  hibah  untuk
                  tanah  dan/atau  bangunan,  sedangkan                   pengguna       barang  dapat
                  melaksanakan      hibah  BMN      untuk  tanah  dan/atau       bangunan      yang  dari

                  awal  pengadaannya        direncanakan       untuk     dihibahkan       sebagai  mana
                  tercantum    dalam    dokumen     penganggaran,      tanah dan/atau bangunan yang
                  diperoleh  dari  dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan,  sebagian  tanah

                  yang  berada  pada  Pengguna  Barang,  dan  selain  tanah  dan/atau  bangunan.
                  Pengguna  barang  dalam  melakukan  hibah  BMN  dimaksud  sudah  dengan
                  persetujuan Pengelola Barang.

                       Pihak yang dapat menerima hibah adalah  meliputi  (a) lembaga               sosial,
                  lembaga     keagamaan,       dan    organisasi  kemanusiaan,  yang  mendapatkan

                  pernyataan  tertulis  dari  instansi   teknis   yang    kompeten     bahwa     lembaga
                  yang  bersangkutan  adalah  sebagai  lembaga  termaksud,  dan  (b)  Pemerintah
                  Daerah.

                 1.  Persyaratan  BMN  untuk dapat dihibahkan.

                    BMN  yang  dapat  dihibahkan  adalah  berupa  BMN  yang  dari                    awal
                    perencanaan          pengadaannya          dimaksudkan  untuk             dihibahkan
                    sebagaimana        tercantum      dalam  dokumen  penganggaran.  BMN  yang
                    dapat  dihibahkan  dapat  juga  berupa  BMN  yang  bukan  merupakan  barang
                    rahasia     negara,    bukan     merupakan      barang     yang  menguasai       hajat

                    hidup        orang       banyak,       dan       tidak  digunakan  lagi  dalam
                    penyelenggaraan tugas pokok dan



        -
   124 -
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133