Page 40 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

b. Penetapan Rincian
c. Jumlah Desa
d. Mekanisme Penyaluran

e. Prioritas Penggunaan
f. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
g. Sanksi

Kesesuaian terhadap aspek tata cara perhitungan dan aspek penetapan
rincian per desa sebagai syarat melakukan penyaluran Dana Desa tahap III

tahun 2018. Jika dua aspek ini tidak sesuai, Pemerintah Kabupaten/Kota
harus merevisi Perkada tentang Dana Desa sebagai syarat penyaluran tahap
III, namun KPPN tetap dapat memproses penyaluran Dana Desa tahap I dan

II tanpa menunggu disahkannya revisi Perkada. Sedangkan apabila terdapat
ketidaksesuaian pada kelima aspek lainnya, pemda diminta merevisi Perkada,

namun KPPN tetap dapat memproses penyaluran Dana Desa Tahap III tanpa
menunggu disahkannya revisi Perkada. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan
oleh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung terhadap Perkada

yang diterbitkan oleh Pemda, terdapat aspek yang telah sesuai dan yang tidak
sesuai dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.15 Hasil Evaluasi Perkada Tahun 2018
Pemda Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung

ASPEK KESESUAIAN
No. KABUPATEN NOMOR PERKADA JUMLAH TATA CARA PENETAPAN MEKANISME PRIORITAS LAPORAN
DESA PERHITUNGAN RINCIAN PENYALURAN PENGGUNAAN PENGGUNAAN SAKSI
1 BELITUNG No. 4 Tahun 2018 sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2 BANGKA No. 2 Tahun 2018 sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
3 BANGKA BARAT No. 17 Tahun 2018 sesuai sesuai belum sesuai sesuai sesuai sesuai belum sesuai
4 BANGKA TENGAH No. 7 Tahun 2018 sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
5 BANGKA SELATAN No. 12 Tahun 2018 sesuai sesuai sesuai belum sesuai sesuai sesuai sesuai
6 BELITUNG TIMUR No. 4 Tahun 2018 sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
Sumber: Monev DFDD KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov.Bangka Belitung

5. Identifikasi Permasalahan Penyaluran Dana Desa

Permasalahan dari pemantauan penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir
semester I TA 2018 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung adalah:
a. Adanya perubahan skema pelaksanaan kegiatan dana desa menjadi cash

for work menjadi tantangan Pemda dan desa, sehingga diperlukan
penyesuaian APBDes dan perubahan rencana kegiatan yang akan

dikelola/dibiayai dengan dana desa. Hal tersebut mengakibatkan
pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda.

31