Page 7 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)
P. 7

-6-




                                         anggaran Kementerian;
                                   c.    pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

                                         meliputi     ketatausahaan,         kepegawaian,       keuangan,
                                         kerumahtanggaan,  kerja  sama,  hubungan  masyarakat,

                                         kearsipan, dan dokumentasi Kementerian;

                                   d.    pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
                                   e.    koordinasi  dan  penyusunan  peraturan  perundang-

                                         undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

                                   f.    penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan
                                         negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

                                   g.    pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


                                                                Bagian Kedua

                                                            Susunan Organisasi


                                                                   Pasal 11

                                   Sekretariat Jenderal terdiri atas:

                                   a.    Biro Perencanaan;
                                   b.    Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

                                   c.    Biro Sumber Daya Manusia;

                                   d.    Biro Organisasi dan Tata Laksana;
                                   e.    Biro Hukum;

                                   f.    Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
                                   g.    Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.



                                                                Bagian Ketiga
                                                             Biro Perencanaan



                                                                   Pasal 12
                                   Biro  Perencanaan  dipimpin  oleh  Kepala  Biro  yang  berada  di

                                   bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.


                                                                   Pasal 13

                                   Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
                                   koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana,

                                   program,  kegiatan,  dan  anggaran  serta  penyiapan  bahan

                                   pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12