Page 31 - Kelas XII_PPKn_KD 3.4
P. 31

B. 1 dan 3

                              C. 1 dan 5


                              D. 2 dan 4

                              E. 2 dan 5


                    06.  Provinsi            DKI         Jakarta          sebagai           satuan

                           pemerintahan  yang  bersifat  khusus  dalam

                           kedudukannya              sebagai          Ibu      kota        Negara

                           Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah
                           otonom memiliki fungsi dan peran yang penting

                           dalam               mendukung                    penyelenggaraan

                           pemerintahan              Negara          Kesatuan           Republik
                           Indonesia.  Berdasarkan  UUD  Negara  Republik

                           Indonesia  tahun  1945,  DKI  Jakarta  diberikan

                           kekhususan             terkait        dengan          tugas,         hak,

                           kewajiban,           dan        tanggung            jawab         dalam
                           penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-

                           Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI

                           Jakarta adalah ….



                              A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
                                   2001


                              B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
                                   2001

                              C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun

                                   2006

                              D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun

                                   2007
                                                ⌂
                                                ⌂
                                                      Table of Contents
                                                      Table of Contents
                              E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35