Page 11 - Kelas XI_Sejarah Indonesia_KD 3.5

Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan
perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer
maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting
waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei
(Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu
antara lain berisi ketentuan sebagai berikut.
a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang
dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
b. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui
kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
c. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk
sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.
Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.
a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima
tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal
Hitoshi
b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang
pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini
disebut Gun seikanbu. Di lingkungan Gun seikanbu ini terdapat empat bu (semacam
departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu
adalah sebagai berikut. 1) Somobu (Departemen Dalam Negeri) 2) Zaimubu (Departemen
Keuangan) 3) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau
urusan Perekonomian 4) Kotsubu (Departemen Lalu Lintas) 5) Shihobu (Departemen
Kehakiman)
c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan
atau semacam gubernur) yang meliputi:
1) Jawa Barat : pusatnya di Bandung.
2) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.
3) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.
4) Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.
Kamu perlu tahu juga di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk
kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga
ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal
sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan
di radio Tokyo.
kira-kira apa ya tujuan Jepang membentuk Kempetai? Lalu siapa yang dijadikan
pimpinan Kempetai pada waktu itu? Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang
juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus
digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu tarikh
Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat
Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito).
Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa
Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang.