Page 37 - Kelas XI_PPKn_KD 3.5
P. 37

2. Mengaktifkan  masyarakat  sipil  dalam  arena

                               politk

                            3. Mengadakan               reformasi          lembaga-lembaga
                               politik           agar          melaksanakan                  fungsi

                               danperanannya secara baik dan benar.

                            4. Memperkuat  kepercayaan  rakyat  dengan

                               menegakkan  pemerintahan  yang  bersih  dan
                               berwibawa.

                            5. Menegakkan supremasi hukum.

                            6. Memperkuat  posisi  Indonesia  dalam  politik
                               Internasional.



                      b.    Kebebasan dan Keterbukaan

                            Kebebasan dan keterbukaan tentunya harus ada
                      batasannya,  sebab  kalau  tidak                            maka         akan

                      terjadi  tindakan  anarki  atau  kekacauan  terhadap

                              perekonomian,politik                     serta            stabilitas

                      nasional.Pelaaksanaan                         kebebasan                   dan
                              keterbukaan  tetap  harus  berpedoman  pada

                      hukum dan norma yang berlaku di                                 Indonesia,

                      sehingga  dapat  membawa  kearah  kemajuan  dan

                      kesejahteraan                  rakyat.
                      c.     Hak Asasi Manusia

                            Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang

                            bersifat  universal.  Pelaksanaan  hak  asasi
                            manusia harus memperhatikan kewajiban asasi

                            yaitu         harus         saling        menghormati               dan

                            menghargai  hak  asasi  orang  lain,  dan  tidak
                            bertentangan             dengan         nilai-nilai        Pancasila.

                            Dalam         penyelenggaraan                negara        Indonesia
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42