Page 29 - gata

Biaya untuk penyelenggaraan UAMBN meliputi biaya penyelenggaraan
UAMBN di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan
pendidikan.

1. Sumber Pembiayaan
Biaya penyelenggaraan UAMBN bersumber dari DIPA Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi,
DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota, DIPA Madrasah Negeri
dan/atau sumber lain yang sah.

2. Biaya penyelenggaraan UAMBN Tingkat Pusat mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:
a. Pengadaan aplikasi UAMBN-BK;
b. Pengadaan pengolah data hasil UAMBN;
c. Penyiapan POS UAMBN;
d. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UAMBN;
e. Penyusunan naskah soal dan pembuatan master copy;
f. Penggandaan master copy bahan UAMBN
g. Pemantauan kesiapan dan pelaksanaan UAMBN;
h. Analisis hasil UAMBN;
i. Penyusunan laporan;
j. Publikasi hasil UAMBN;
k. Honor Panitia UAMBN tingkat pusat.

3. Biaya penyelenggaraan UAMBN Tingkat Provinsi mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:
a. Sosialisasi pelaksanaan UAMBN
b. Koordinasi persiapan dan penyelenggaraan UAMBN
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di
provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan
UAMBN;
d. Pencetakan naskah soal UAMBN-KP (jika ada ujian KP);
e. Verifikasi dan Pemantauan pencetakan bahan UAMBN-KP (jika
ada ujian KP);
f. Pemindaian LJ UAMBN (jika ada ujian KP);
g. Pencetakan dan pendistribusian Daftar Kolektif Hasil UAMBN ke
Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya diteruskan
ke panitia UAMBN tingkat satuan pendidikan;
h. Honor Panitia dan Helpdesk UAMBN tingkat Provinsi;
i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UAMBN.

4. Biaya Penyelenggaraan UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota
mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
a. Sosialisasi pelaksanaan UAMBN;
b. Koordinasi persiapan dan penyelenggaraan UAMBN;
c. Pendistribusian bahan UAMBN-KP;
d. Pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta
UAMBN ke provinsi;