Page 1 - SK SEKJEN 685 TH 2013 - PEDOMAN KTI
P. 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
                                             BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                  REPUBLIK INDONESIA
                                               NOMOR 685/K/X-XIII.2/12/2013


                                                         TENTANG


                                        PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN
                               KARYA TULIS ILMIAH, TERJEMAHAN, DAN SADURAN BUKU
                                    DAN BAHAN  LAINNYA DI  BIDANG PEMERIKSAAN



                               SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                  REPUBLIK INDONESIA,


                 Menimbang             bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  Pasal  17  ayat  (3)
                                       Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
                                       Birokrasi  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Jabatan  Fungsional
                                       Pemeriksa  dan  Angka  Kreditnya,  serta  untuk memberikan  acuan  dan
                                       standardisasi  bagi  penyusunan  dan  penilaian  karya  tulis  ilmiah,
                                       terjemahan,  dan  saduran,  dipandang  perlu  menetapkan  Pedoman
                                       Penyusunan  dan  Penilaian  Karya  Tulis  Ilmiah,  Terjemahan,  dan
                                       Saduran  Buku  dan  Bahan  Lainnya  di  Bidang  Pemeriksaan  dengan
                                       suatu keputusan;


                 Mengingat             1.  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  4  Tahun  2010
                                           tentang  Jabatan  Fungsional  Pemeriksa  pada  Badan  Pemeriksa
                                           Keuangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010
                                           Nomor 136);
                                       2.  Surat   Keputusan     Badan    Pemeriksa     Keuangan     Nomor
                                           31/SK/I-VII1.3/8/2006 tentang  Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan,
                                           Keputusan  dan  Naskah  Dinas  pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan

                                           Republik Indonesia;
                                       3.  Keputusan       Badan      Pemeriksa       Keuangan       Nomor
                                           39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pelaksana
                                           Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
   1   2   3   4   5   6