Page 33 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

PROVINSI BENGKULU

Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanggal 4 April 2017
sebagaimana diubah dengan PMK-112/PMK.07/2017 dan PMK-121/PMK.07/2018 tanggal 21

September 2018, maka sebagai tindak lanjut diperlukan Evaluasi atas implementasi peraturan
tersebut dalam hal ini untuk pelaksanaan penyaluran Periode Triwulan III T.A 2018. Pelaksanaan
FGD tersebut diharapkan dapat memetakan Permasalahan atas pelaksanaan penyaluran sampai

dengan Triwulan III T.A 2018 yang diharapkan dapat merumuskan solusi atas kendala dalam
pelaksanaan penyaluran DAK FISIK dan DANA DESA tersebut untuk menjamin pelaksanaan

pada periode Triwulan IV.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016, tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2013 tentang Pedoman
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa yang telah diubah dengan PMK-112/PMK.07/2017 tanggal 01

Agustus 2017;
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3547/PB.2/2017 tanggal 11 April 2017 hal

Langkah-langkah Persiapan Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;