Page 102 - Keanekaragaman Hayati Kelas X

Pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia dilindungi secara hukum
menurut undang-undang terkait. Terdapat sekitar 10 materi undang-undang yang terkait

dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, diantaranya:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :
(i) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (ii) pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta (iii) pemanfaatan secara lestari sumber
daya alami hayati dan ekosistemnya. Sistem penyangga kehidupan merupakan satu

proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan
kehidupan makhluk.

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati, Pemerintah
menetapkan salah satunya pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem

penyangga kehidupan. Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami
kerusakan secara alami dan/atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab- sebab

lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations

Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk

berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem
kehidupan biosfer. Manfaat kebijakan ini bagi Indonesia berupa:

Setiap pihak wajib memberlakukan upaya-upaya legislative, administrative, dan
kebijakan, bila diperlukan untuk memungkinkan peran serta yang efektif dalam

kegiatan penelitian bioteknologi yang dilakukan para pihak, khususnya negara-
negara berkembang yang menyediakan sumber daya genetik bagi penelitian

tersebut dan bila layak;
Setiap pihak wajib melakukan upaya praktis untuk mendorong dan

mengembangkan akses prioritas dengan dasar adil oleh para pihak terutama negara
– negara berkembang kepada hasil dan keuntungan yang timbul dari bioteknologi

yang didasarkan sumber daya genetik yang disediakan oleh para pihak-pihak

tersebut. Akses semacam itu harus didasarkan persyaratan yang disetujui bersama;