Page 6 - STANDARISASI DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS MADRASAH
P. 6

III.  STANDARISASI AKUN DAN JENIS PEMBELANJAAN
                                                         DANA BOS


               Adapun jenis mata anggaran keluaran (MAK) atau kode akuntansi yang digunakan dalam
               perencanaan       dan     pelaksanaan      aanggaran       untuk    Bantuan      Operasional

               Sekolah/Madrasah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :


                 Kode Akuntansi                              Uraian Jenis Belanja
                      521233          Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk
                                      Uang.
                      521211          Belanja Bahan
                      521811          Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
                      521219          Belanja Barang Non Operasional Lainnya
                      522151          Belanja Jasa Profesi
                      521213          Belanja Honor Output Kegiatan
                      522111          Belanja Langganan Listrik
                      522112          Belanja Langganan Telepon
                      522113          Belanja Langganan Air
                      522151          Belanja Jasa Profesi
                      524113          Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
                      524114          Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
                      524119          Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
                      532111          Belanja Modal Peralatan dan Mesin








                            IV. STANDARISASI KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS

               Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah

               program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah

               yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

               Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
               dilingkungan Kementerian Agama melalui :


                   1.  DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11