Page 75 - Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan pada Produksi dan Peredaran Produk Ilegal di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor

Judul : 15 Tahun Penjara untuk Pelaku Produksi Obat Tradisional Ilegal
Mengandung BKO
Nama Media : mediaindonesia.com
Tanggal : 6 Maret 2022
Halaman/URL : https://mediaindonesia.com/humaniora/475769/15-tahun-penjara-untuk-
pelaku-produksi-obat-tradisional-ilegal-mengandung-bko
Tipe Media : Media Online

KEPALA Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Badan POM) Penny
K Lukito mengatakan hasil operasi
penindakan terhadap sarana ilegal
yang memproduksi pangan dan
obat tradisional mengandung
Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota
Bandung dan Kabupaten Bogor
akan diproses secara hukum (pro
justitia) yang mengarah pada 2
orang pelaku produksi dan
peredaran pangan dan obat
tradisional ilegal.

"Pelanggaran yang dilakukan para
pelaku tidak hanya terkait
legalitas/izin edar produk namun
juga produk yang membahayakan
kesehatan masyarakat karena
diproduksi pada sarana ilegal, tidak
sesuai dengan cara produksi yang baik serta menggunakan BKO yang tidak boleh
ditambahkan pada pangan olahan maupun obat tradisional," kata Penny dalam konferensi pers
hasil operasi penindakan produk ilegal secara virtual Jumat (4/3). Dia menjelaskan para pelaku
yang memproduksi dan mengedarkan produk pangan ilegal mengandung bahan kimia obat
(BKO) ini dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 136 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling
banyak Rp10 miliar serta Pasal 140 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak
Rp4 miliar rupiah.

Sedangkan para pelaku yang memproduksi dan mengedarkan obat tradisional ilegal
mengandung bahan kimia obat (BKO) dapat dipidana sesuai dengan Pasal 196 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling
lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar serta Pasal 197 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15
tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Dari pengungkapan di lapangan diketahui bahwa
jaringan yang memproduksi dan mengedarkan produk ilegal ini teridentifikasi telah beroperasi
selama 2 tahun sejak Desember 2019.