Page 9 - Majalah POM Edisi 3 2019

Laporan Utama

Dalam melakukan penindakan pun, Badan POM tidak suatu obat ditetapkan dalam proses pemberian izin edar, maka
memiliki kewenangan penuh. Para Penyidik Pegawai Negeri akan lebih tepat penggolongan suatu obat dilakukan oleh
Sipil (PPNS) hanya dapat melakukan aksinya bersama dengan Badan POM, dan evaluasi obat digolongkan dalam beberapa
apparat penegak hukum, antara lain Kepolisian. Proses kelompok berdasarkan pertimbangan tingkat risiko.
seperti penyelidikan, penindakan, penyitaan, pengamanan,
penangkapan, hingga penyelesaian kasus perkara di meja Mendorong daya saing bangsa
hukum, masih abu-abu bagi Badan POM untuk bisa dilakukan Daya saing bangsa adalah hal yang tidak bisa ditawar di era
secara mandiri. PPNS Badan POM belum memiliki perangkat globalisasi saat ini. Indonesia harus dapat menjadi pemain
kewenangan yang paripurna untuk menjalankan tugasnya utama dalam kancah global, menjadi produsen bukan hanya
secara sempurna. Maka dari itu, penguatan kewenangan PPNS konsumen. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan mempercepat
Badan POM sangatlah mutlak diperlukan agar dapat bekerja segala perizinan secara komprehensif, mendorong para pelaku
secara optimal. Hal tersebut tertuang dalam RUU POM yang usaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik agar
sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR, termasuk di mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri.
dalamnya pengaturan tentang sanksi yang menbuat efek jera Pada RUU POM, kewenangan terkait perizinan Obat dan
bagi para pelaku kejahatan.
Makanan yang sebelumnya tersebar di beberapa kementerian,
Tidak hanya itu, berkembang pesatnya kemajuan teknologi juga akan dilimpahkan kepada Badan POM untuk mempercepat
berpengaruh bagi dunia bisnis penjualan Obat dan Makanan. semua aspek pengawasannya. Melalui RUU ini, Badan POM akan
Banyak produk Obat dan Makanan ilegal yang dijual melalui memiliki wewenang dalam mengatur perizinan industri farmasi,
marketplace secara e-commerce. Belum ada regulasi yang wewenang mengenai standar bahan baku baru untuk obat,
secara jelas dan gamblang menjabarkan terkait pengaturan hingga perizinan produk.
penjualan Obat dan Makanan secara daring. Disinilah UU POM Pemanfaatan kekayaan herbal Indonesia juga perlu didorong
menjadi solusi untuk menjawab tantangan peredaran Obat dan dengan hilirisasi, sehingga penelitian studi ilmiah dapat
Makanan online. Semua akan diatur, mulai dari pengawasan bertransformasi menjadi produk skala industri. Badan POM telah
hingga persyaratan teknis mengenai izin iklan.
menginisiasi pembentukan Satgas Percepatan Pengembangan
dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka. Tujuan utamanya agar
Membangun masyarakat cerdas dan sehat obat tradisional Indonesia mampu berdaya saing global.
Sistem pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari tiga
lapis yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia
Ketiganya merupakan sistem utuh yang saling melengkapi (GP Jamu), Charles Saerang mengungkapkan bahwa Badan
dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, POM selama ini telah membantu dan membina industri jamu
dan bermutu bagi semua. Masyarakat dapat membentengi di Indonesia. Menurutnya, sebagai regulator, wewenang Badan
dirinya dengan menjadi konsumen cerdas dalam memilih dan POM untuk jamu harus ditambah untuk melakukan pembinaan
memilah Obat dan Makanan yang mereka konsumsi. jamu dalam RUU ini.
Badan POM dalam hal ini berperan sebagai “enabler” untuk Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman
menjadikan masyarakat cerdas dan sehat. Komunikasi, Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman berpendapat bahwa
informasi dan edukasi terus dilakukan secara berkelanjutan Badan POM seharusnya yang memegang wewenang tunggal
baik melalui sosialisasi, kampanye-kampanye positif di pusat kebijakan satu pintu dalam hal pengawasan. Hal ini perlu
keramaian, pameran informasi, hingga pemanfaatan sosial diperjelas karena saat ini pengawasan keamanan pangan di
media dalam edukasi publik. Indonesia terpencar di banyak institusi, baik pusat maupun
daerah. Setiap lembaga memiliki batas kewenangannya dalam
RUU POM juga mengatur terkait jenis obat. Dalam RUU menilai pangan olahan. Dibutuhkan kebijakan satu pintu untuk
ini, obat hanya dibagi menjadi dua jenis yaitu harus mengawasi proses dari hulu ke hilir. Dengan kewenangan yang
dengan resep dokter dan tidak menggunakan resep dokter. terpusat dan diatur dengan jelas dalam RUU ini, Badan POM
Sebelumnya diketahui ada 4 golongan obat berdasarkan dapat membangun sistem pengawasan yang lebih kuat untuk
warna logo lingkaran. Dengan adanya RUU ini, penggolongan mendorong industri Obat dan Makanan yang tangguh dan
disederhanakan, sehingga masyarakat lebih mudah mendukung daya saing ekspor.
membedakannya dengan sangat jelas.
Penggolongan obat dimaksudkan untuk melindungi Pengawasan Full Spectrum
kesehatan dan keselamatan masyarakat berdasarkan tingkat Pada akhirnya masyarakat akan merasakan hasil pengawasan
risiko keamanan obat bila digunakan pasien. Penggolongan Obat dan Makanan secara full spectrum oleh Badan POM.
suatu obat dapat berubah ke tingkat risiko yang lebih aman Dimulai dari hulu ke hilir, dari proses produksi hingga distribusi,
bila dalam penggunaanya selama bertahun-tahun tidak dimulai dari pembuatan standar hingga penilaian, pengawasan
ditemukan efek samping yang membahayakan atau dapat ke sebelum beredar hingga saat beredar, dari pembinaan hingga
tingkat risiko yang harus diwaspadai. penindakan, dan dari wilayah terkecil hingga kota besar. Semua
akan terlaksana secara komprehensif dengan hadirnya UU
Badan POM adalah lembaga yang melakukan evaluasi terhadap POM yang memberikan penguatan bagi kelembagaan dan
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sebelum diterbitkan izin proses bisnis yang dilaksanakan Badan POM.
edar. Dengan pertimbangan bahwa penetapan penggolongan

Majalah Pengawasan Obat dan Makanan / 09