Page 626 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 78 -

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

Atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : …
2. Jenis Usaha/Kegiatan : …
3. Alamat : …
Diperintahkan kepada:
No Nama Jabatan NIP Instansi
1.
2.
3.

Untuk:
1. melakukan sanksi administratif berupa pembongkaran atau
pencabutan (sebagian/seluruh)* bangunan kepada pelaku usaha
tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan
pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan
dan lingkungannya;
2. pembongkaran dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam
setelah surat perintah ini diterima; dan
3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah dilaksanakan
pembongkaran bangunan, berita acara pembongkaran harus
ditandatangani.

DITJEN PSDKP
616