Page 642 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 12 -

71. Penyijilan adalah kegiatan mencatat tanggal, tempat
naik ke kapal (sign on), dan turun dari kapal (sign off)
kedalam Buku Pelaut Perikanan berdasarkan PKL
atau surat keterangan bekerja dari pemilik atau
operator Kapal Perikanan.
72. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan adalah buku yang
berisi daftar Awak Kapal Perikanan yang bekerja di
atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya dan
tanggal naik turunnya yang disahkan oleh syahbandar
di Pelabuhan Perikanan atau syahbandar.
73. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pelayaran dan
memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan
dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
74. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat
pemerintah yang ditempatkan secara khusus di
Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif
dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan
pelayaran.
75. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
76. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan.
77. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
78. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
79. Kepala Badan adalah pimpinan badan yang
menyelenggarakan tugas di bidang pengembangan
sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

DITJEN PSDKP
632