Page 651 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 21 -

(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak sesuai, Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan, Petugas Log Book Penangkapan Ikan,
otoritas Pelabuhan Pangkalan, atau otoritas di sentra
nelayan meminta penjelasan dan klarifikasi dari
Nakhoda atau nelayan Kapal Penangkap Ikan terkait
ketidaksesuaian data Log Book Penangkapan Ikan.
(3) Apabila penjelasan dan klarifikasi dari Nakhoda atau
nelayan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat diterima, otoritas Pelabuhan
Pangkalan atau otoritas di sentra nelayan menerbitkan
surat persetujuan pembongkaran ikan dengan
kewajiban perbaikan Log Book Penangkapan Ikan oleh
Nakhoda atau nelayan sebelum Kapal Penangkap Ikan
meninggalkan Pelabuhan Pangkalan untuk melakukan
kegiatan Penangkapan Ikan.
(4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah sesuai atau penjelasan dan
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterima, otoritas Pelabuhan Pangkalan atau otoritas
di sentra nelayan mengeluarkan surat persetujuan
pembongkaran ikan.
(5) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas Log
Book Penangkapan Ikan menyampaikan data Log Book
Penangkapan Ikan yang telah sesuai kepada Petugas
Data Entry untuk dimasukan ke dalam SILOPI.
(6) Ketentuan mengenai kesesuaian lokasi Penangkapan
Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
menggunakan peta grid sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Ketentuan mengenai bentuk dan format penjelasan
dan klarifikasi terkait ketidaksesuaian data Log Book
Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DITJEN PSDKP
641