Page 661 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 31 -

a. pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal
dari pemilik Kapal Penangkap Ikan dan/atau
Kapal Pengangkut Ikan; atau
b. penetapan oleh Direktur Jenderal.
(2) Penetapan oleh Direktur Jenderal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk
Kapal Penangkap Ikan yang harus dipantau
berdasarkan:
a. hasil verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan;
dan/atau
b. pemenuhan kepatuhan Kapal Penangkap Ikan
berbendera Indonesia di RFMO.

Pasal 30
(1) Pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal dari
pemilik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi
permohonan penempatan Pemantau di atas Kapal.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi
terhadap dokumen permohonan pemilik Kapal
Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan
yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal menugaskan
Pemantau di atas Kapal yang akan ditempatkan di
atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan.
(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan
surat pemberitahuan kepada pemohon terkait
penolakan penempatan Pemantau di atas Kapal.
(5) Ketentuan mengenai bentuk dan format permohonan
penempatan Pemantau di atas Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

DITJEN PSDKP
651