Page 722 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 722

- 92 -

                         b.   memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
                            (BST-F) Tingkat I  atau  Sertifikat  Basic  Safety
                            Training Fisheries (BST-F) Tingkat II;
                         c.   memiliki Sertifikat  Operasional Penangkapan
                            Ikan; dan
                         d.   telah  mengikuti  pendidikan   dan  pelatihan
                            keahlian Penangkapan Ikan.
                     (3)  Pemegang  Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan  (Fishing
                         Master) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
                         pengetahuan paling sedikit meliputi:
                         a.   peraturan  perundang-undangan  nasional,
                            regional, dan internasional  terkait perikanan
                            tangkap;
                         b.   peraturan tindakan negara pelabuhan (Port State
                            Measure Agreement/PSMA) dan  ketelusuran ikan
                            tangkapan;
                         c.   tata laksana Penangkapan Ikan yang bertanggung
                            jawab;
                         d.   pengelolaan  perikanan  dengan  pendekatan
                            ekosistem;
                         e.   kondisi kerja, PKL, dan dokumen Awak  Kapal
                            Perikanan;
                         f.   membaca desain, perakitan,  dan perawatan Alat
                            Penangkapan Ikan;
                         g.   prosedur pengisian dan evaluasi  Log Book
                            Penangkapan Ikan;
                         h.   evaluasi daerah penangkapan dan musim ikan
                            berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan; dan
                         i.   kemampuan membaca dan melakukan evaluasi
                            fish finder, sonar, dan global positioning system.
                     (4)  Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada
                         ayat (2) huruf  a diterbitkan oleh  rumah sakit atau
                         fasilitas kesehatan lain  sesuai dengan ketentuan
                         peraturan perundang-undangan.





                              DITJEN PSDKP
                                   712
   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727