Page 737 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 737

- 107 -

                     (5)  Direktur  Jenderal menerbitkan  sertifikat revalidasi
                         bagi Awak Kapal Perikanan  yang telah mengikuti
                         pendidikan dan pelatihan atau pengujian khusus.

                                       Pasal 130
                     (1)  Direktur Jenderal  mengakui  sertifikat Awak Kapal
                         Perikanan yang diterbitkan oleh negara lain yang telah
                         meratifikasi  Konvensi  Internasional tentang Standar
                         Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal
                         Penangkap Ikan, 1995.
                     (2)  Pengakuan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada
                         ayat (1)  dapat dilakukan  dalam  hal  telah ada
                         Memorandum  of  Understanding  dengan  negara  yang
                         menerbitkan sertifikat.

                                       Pasal 131
                     (1)  Pengakuan   sertifikat   Awak  Kapal  Perikanan
                         sebagaimana dimaksud dalam Pasal  130  ayat (1),
                         dengan  menerbitkan  sertifikat  terpisah   berupa
                         sertifikat pengukuhan.
                     (2)  Dalam  hal   membutuhkan  keyakinan  sebelum
                         menerbitkan  sertifikat pengukuhan sebagaimana
                         dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat:
                         a.   melaksanakan  evaluasi  terhadap  sistem
                            pendidikan  dan  pelatihan  negara  penerbit
                            sertifikat;
                         b.   melakukan  pengujian   terhadap  pemegang
                            sertifikat; atau
                         c.   melakukan  inspeksi  fasilitas  dan  prosedur  yang
                            mencakup sistem standar mutu  yang berlaku
                            secara penuh di negara penerbit sertifikat atau
                            berdasarkan metode lain.
                     (3)  Ketentuan mengenai bentuk dan format sertifikat
                         pengukuhan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
                         tercantum dalam  Lampiran  XXX  yang merupakan
                         bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


                                DITJEN PSDKP
                                     727
   732   733   734   735   736   737   738   739   740   741   742