Page 756 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 756

- 126 -

                         kurang dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kilowatt atau
                         1.005 (seribu lima) horse power yang beroperasi pada
                         semua perairan.

                                       Pasal 161
                     (1)  Pemegang  Sertifikat  Ahli Penangkapan  Ikan  (Fishing
                         Master) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
                         (4) huruf   g dapat   dikukuhkan menjadi   Ahli
                         Penangkapan Ikan (Fishing Master) setelah memenuhi
                         persyaratan.
                     (2)  Persyaratan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)
                         yaitu  memiliki  Masa Layar  sebagai Awak Kapal
                         Perikanan paling sedikit 60 (enam puluh) bulan pada
                         Kapal  Penangkap  Ikan  berukuran lebih dari 30 (tiga
                         puluh)  gross tonnage  yang beroperasi  pada  semua
                         perairan.
                     (3)  Ahli  Penangkapan  Ikan  (Fishing Master)  sebagaimana
                         dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan bagi  Kapal
                         Penangkap Ikan  berukuran lebih dari 100 (seratus)
                         gross tonnage.
                     (4)  Jabatan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) dapat
                         dirangkap  oleh  Nakhoda dalam hal  Kapal  Penangkap
                         Ikan  belum  memiliki  Ahli Penangkapan Ikan  (Fishing
                         Master).

                                       Pasal 162
                     Ketentuan mengenai susunan  jabatan  Awak Kapal
                     Perikanan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 102  dan
                     Pasal 103 serta sertifikat yang dipersyaratkan berdasarkan
                     ukuran  dan daerah operasi Kapal Perikanan  sebagaimana
                     dimaksud  dalam  Pasal  105, Pasal 115, dan  Pasal 116
                     sebagaimana  tercantum dalam Lampiran  XXXIV  menjadi
                     bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri
                     ini.





                              DITJEN PSDKP
                                   746
   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761