Page 773 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 143 -

g. pemenuhan kehidupan yang layak pada saat
Awak Kapal Perikanan kehilangan pekerjaan.
(5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam perjanjian bersama dan
dilaporkan secara tertulis oleh para pihak atau oleh
salah satu pihak kepada instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota, provinsi, atau
Pusat dan menyampaikan tembusan kepada
Direktorat Jenderal.
(6) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi kesepakatan,
salah satu pihak atau Direktur Jenderal
menyampaikan pengaduan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 180
(1) Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus
memastikan dan memberikan kewenangan kepada
Nakhoda untuk melaksanakan prosedur dinas jaga
operasional Kapal Perikanan.
(2) Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus menjamin
pengaturan dinas jaga untuk menjamin keselamatan
dan keamanan operasional Kapal Perikanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus
memastikan pengaturan dinas jaga sehingga dapat
melaksanakan tugas jaga sesuai dengan situasi dan
kondisi:
a. Perwira dinas jaga pada bagian dek bertanggung
jawab untuk mengoperasionalkan Kapal
Perikanan dengan selamat selama periode

DITJEN PSDKP
763