Page 4 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 4

c.  dapat tetapi tidak perlu melakukan (kan maar  niet hoetf –

                         discretionarie bevoegheid).


                     Norma penetapan, misalnya, penentuan saat mulai berlakunya suatu peraturan
                     perundang-undangan,  penentuan  tempat  kedudukan  suatu  lembaga,  dan

                     sebagainya.




               Pertanyaan 3
               Apa yang dimaksud dengan istilah “mengikat secara umum” dalam definisi peraturan

               perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2  UU P3?




                     Jawaban:
                     Mengikat secara umum bisa dilihat dari 2 (dua) segi, yakni berlaku bagi siapa

                     dan bagaimana caranya. Norma hukum peraturan perundang-undangan berlaku
                     bagi  setiap  orang  dan  cara  berlakunya  juga  secara  umum  yakni  jika  tidak

                     ditentukan  lain  dalam  peraturan  tersebut,  dengan  menempatkannya  dalam

                     lembaran  resmi  tempat  pengundangan  sesuai  dengan  jenis  peraturan
                     perundang-undangan  yang  bersangkutan,  setiap  orang  sudah  dianggap

                     mengetahuinya (teori fictie) dan terikat untuk itu.
                                                                        3


                     Oleh karena itu, mengikat secara umum ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
                   a.  berlaku bagi setiap orang atau masyarakat.

                   b.  daya berlakunya tidak dilimitasi/dibatasi pada ruang/wilayah tertentu  (beoerkte

                       ruimte);
                   c.  daya  laku  dan  daya  ikatnya  tidak  terbatas  pada  waktu  tertentu  (beperkte

                       tijdsuur); dan

                   d.  peraturan umum diterapkan pada perbuatan hukum yang berulang kali terjadi
                       (herhaalde toepassing).


               Pertanyaan 4



               3
                 Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Jakarta Kanisius
                                                                                                         4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9