Page 10 - tugas ebook samisanov_refina hadi nurjanah_Neat
P. 10
pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang
untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
2) Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi.
Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggu Usaha Negara
mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara ditingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Usaha
Negara juga bertugas dan berwenang untuk memriksa dan memutus perkara
ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara
Pengadilan Tata Usaha Negara didalam daerah hukumnya.
f. Mahkamah Konstitusi
1. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan :
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun
1945.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu (Pasal 24C Ayat 1 UUD NRI
Tahun 1945).
e. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden
dan atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C Ayat 2 UUD NRI Tahun
1945).
2. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, tiga anggota diajukan
MA, tiga anggota diajukan DPR, dan tiga anggota diajukan Presiden.
g. Komisi Yudisial (KY)
KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR
(Pasal 24 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945). KY berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
3. Peranan Lembaga Peradilan
Aspek-aspek atau komponen yang prosedural adalah sebagai berikut.
a. Penyelidikan adalah serangkai tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindakan pelanggaran hukum. Hal ini untuk menentukan
apakah perlu atau tidak dilakukan tindakan penyidikan selanjutnya.
b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti pelanggaran hukum sehingga jelas terdakwa atau tersangkanya.
10 | Modul E-Book P P K n K e l a s X I S M A N 5 3 J a k a r t a
