Page 20 - SKH Palangka Post Edisi 19 Oktober 2019

EKONOMI & BISNIS
sabtu, 19 oktober 2019
Tahun 2020 Upah
Minimum Naik
8,51 Persen
JAKARTA, PPOST
Tahun 2020 mendatang, Upah Minimum Provinsi (UMP)
akan naik sebesar 8,15 persen, hal itu merujuk surat edaran
Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019
pada Kamis, 17 Oktober 2019.
Nilai 8,15 persen tersebut di- pertumbuhan ekonomi nasional
syaratkan sesuai dengan data sebesar 5,12 persen. Dhakiri mewajibkan pemerintah
inflasi nasional dan pertumbuhan
ekonomi nasional yang dikelu- UMK 2020 berdasarkan data in- mengumumkan upah minimum
arkan Badan Pusat Statistik yang
akan digunakan untuk menghi- ekonomi nasional adalah 8,51
tung upah minimum tahun 2020. persen.
Berdasarkan Surat Kepala BPS Upah minimum yang ditetap- ada tujuh provinsi yang harus
RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019
Tanggal 2 Oktober 2019 inflasi
nasional sebesar 3,39 persen, dan
20
Tiga Menteri Tekan
Peraturan Soal Ponsel Ilegal
JAKARTA, PPOST baik yang membeli di dalam Rp55 miliar,” ujar Rudian-
Menteri Perindustrian Air- maupun luar negeri, kecuali tara.
langga Hartarto, Menteri membeli dari pasar gelap,” Sedangkan, Mendag me-
Perdagangan Enggartiasto ujar Airlangga. nyampaikan bahwa dalam
Lukita, dan Menteri Komuni- Dalam waktu enam bulan rangka mengamankan
kasi dan Informatika Rudian- ini, lanjut Airlangga, semua perdagangan ponsel di
tara meneken peraturan ter- pihak terkait akan berupaya dalam negeri, Kemendag
kait identifikasi Internasional meniadakan pasar ilegal un- akan mensyaratkan label dan
Mobile Equipment Identity tuk ponsel. buku panduan berbahasa
(IMEI) sebagai upaya mem- Pada dasarnya, Airlangga Indonesia.
erangi perdagangan ponsel menambahkan, tidak ada “Demikian, kalau tidak
di pasar gelap secara ilegal perlindungan khusus untuk ada keduanya, mudah ditelu-
di Indonesia. produk ponsel di dalam neg- suri bahwa barang ini adalah
“Tujuannya adalah untuk eri, mengingat bea masuknya black market, meskipun diu-
memerangi pasar gelap atau Rp0. jungnya nanti ditelusuri dari
penjualan telepon ilegal. Dan Dengan aturan tiga men- nomor pendaftaran IMEI
regulasi ini baru berlaku teri tersebut, yang ingin dil- sendiri,” ujar Mendag.
enam bulan kemudian,” kata indungi adalah terhadap Hal tersebut, lanjut
Menperin di Jakarta, Jumat. persaingan usaha yang tidak Mendag, juga berlaku untuk
Kemenperin telah memiliki sional harus membayar Pajak sel, sehingga pendeteksian
Airlangga menyampaikan,
permohonan izin impor pon-
sehat, di mama produsen na-
juga mudah dilakukan.
Pertambahan Nilai sebesar
1,4 miliar data IMEI dari
10 persen, sementara ponsel
pengguna ponsel, yang se-
Seluruh aturan dalam Per-
ilegal tidak.
aturan Menteri Perindus-
lanjutnya akan dicek dengan
data milik Global System for
Menkominfo menyampai-
trian, Menteri Perdagangan,
Mobile Association (GSMA), kan, potensi ekonomi dari dan Menteri Komunikasi
dan Informatika tentang
yakni daya IMEI internasi-
pemberantasan ponsel ilegal
identifikasi Internasional
onal.
tersebut mencapai Rp2 triliun
“Jadi, dari dua daya ini
per tahun atau Rp55 miliar
Mobile Equipment Identity
sebetulnya pemegang pon-
per hari.
(IMEI) akan berlaku enam
“Jadi, kalau ditunda se-
sel industri itu aman. Tidak
akan ada yang terganggung hari, ada kehilangan potensi bulan setelah ditandatan-
gani.(ant/P8)
Dalam menetapkan upah mini- Sulawesi Barat, Nusa Tenggara
mum haruslah dengan rekomen- Timur, Papua Barat, Maluku dan
dasi dari Dewan Pengupahan Maluku Utara.
Bagi kepala daerah yang tidak
Provinsi.
“Gubernur menetapkan Upah melaksanakan hal tersebut akan
Minimum Provinsi dengan mem- mendapatkan sanksi adminis-
perhatikan rekomendasi Dewan trasi berupa teguran tertulis oleh
Pengupahan Provinsi,” tulisnya menteri.
dalam butir kedua surat tersebut. Jika teguran tertulis sudah di-
Menteri Ketenagakerjaan Hanif layangkan dua kali berturut-turut
namun kepala daerah belum juga
Sehingga kenaikan UMP dan daerah untuk menetapkan dan melaksanakannya, maka kepala
daerah akan dihentikan semen-
flasi nasional dan pertumbuhan provinsi (UMP) secara serentak tara selama tiga bulan.
pada 1 November 2019. Selanjutnya juga kepada daerah
Sementara itu, Hanif menyebut yang telah diberhentikan semen-
tara tersebut tidak juga menindak-
kan tersebut harus sesuai Per- menyesuaikan UMP dengan nilai lanjuti program tersebut maka yang
aturan Pemerintah Nomor 78 kebutuhan hidup layak, antara lain bersangkutan akan diberhentikan
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kalimantan Tengah, Gorontalo, sebagai kepala daerah.(ant/P8)
Berharap Indonesia Aid Dorong
Kontribusi Positif RI
JAKARTA, PPOST sama dengan Kementerian Luar
Menteri Keuangan (Menkeu) Negeri dan kementerian/lembaga
Sri Mulyani Indrawati berharap lainnya dalam rangka untuk men-
Lembaga Dana Kerja Sama Pem- gelola dana tersebut dalam rangka
bangunan Internasional atau In- menunjang tujuan Indonesia,”
donesia Aid yang baru diluncur- katanya.
kan mampu mendorong kontri- Sementara itu, Direktur Jenderal
busi dan pengaruh positif Indo- Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
nesia kepada masyarakat dunia. (DJPPR) Kementerian Keuangan
“Lembaga ini kami harap mampu Luky Alfirman menambahkan Indo-
terus menunjang politik luar neg- nesia Aid itu akan menjadi lembaga
eri dalam rangka menunjukkan yang mengkoordinasi dana-dana
Indonesia sebagai negara besar,” dari kementerian/lembaga.
kata Sri Mulyani Indrawati dalam Artinya, penyaluran bantuan
peluncuran Indonesia Aid di Ja- atau hibah dari Indonesia ke luar
karta, Jumat. sri Mulyani Indrawati negeri bisa dilakukan melalui
Menurut Menkeu, Indonesia lembaga tersebut atau satu pintu
merupakan negara besar baik dari sehingga lebih selaras.
sisi jumlah penduduk, letak geo- Dunia itu menyebutkan tahun 2018 “Sekarang mau diikoordinir dan
grafis hingga ukuran ekonomi. pemerintah menggelontorkan dana di sini akan ada komitenya dari
Untuk itu, Indonesia sebagai salah sebesar Rp1 triliun dan tahun ini, Kemenkeu dan Kemenlu dan Bap-
satu negara organ dunia untuk ikut pemerintah juga mengalokasikan penas juga, lebih fokus, terkoordi-
menjaga perdamaian dunia, sesuai dana sebesar Rp2 trilliun. nasi dan efektif,” katanya.
dengan cita-cita pendiri bangsa. Dana tersebut disalurkan salah Indonesia Aid diluncurkan di Ge-
Selain itu, bertanggung jawab satunya untuk bantuan kemanu- dung Pancasila, Kementerian Luar
menjaga ketertiban dunia ber- siaan kepada masyarakat interna- Negeri yang dihadiri juga Wakil
dasarkan perdamaian abadi. sional yang membutuhkan. Presiden Jusuf Kalla dan Menteri
Mantan Direktur Pelaksana Bank “Kami di Kemenkeu siap kerja Luar Negeri Retno Marsudi.(ant/P8)
UMKM Dinilai Perlu Dukungan
untuk Sokong Ekspor
JAKARTA, PPOST UMKM yang tersebar di seluruh negeri
Komite Ekonomi dan Industri Na- yang telah melakukan ekspor.
sional (KEIN) menilai sektor usaha “Kalau kita memilih keberpihakan
mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap pelaku usaha yang hidupnya
perlu didukung agar lebih optimal untuk pas-pasan ini dengan melakukan redis-
menyokong kinerja ekspor dalam negeri. tribusi aset dan akses, baik kebutuhan
Wakil Ketua Umum KEIN yang juga produksi atau akses pembiayaan, maka
Direktur Eksekutif Megawati Institute, kita bisa menguasai pasar dalam negeri
Arif Budimanta dalam diskusi di Jakarta, kita dan kita dapat tingkatkan kapasitas
Kamis, mengatakan ekspor produk ekspor,” katanya.
UMKM punya potensi besar untuk Dalam kesempatan yang sama, Ketua
menstabilkan defisit neraca perdagan- Komite Ketua Komite Bilateral Kadin
gan yang dialami Indonesia sejak 2018. untuk negara-negara Eropa Timur
“Sayangnya, kontribusi UMKM Alexander Yahya Datuk mengatakan
terhadap ekspor nasional ma- UMKM dapat mendukung sektor
sih rendah, yaitu hanya 15,8 persen manufaktur untuk bisa lebih berkem- arif budimanta
atau sekitar 23 miliar dolar AS dari bang di Indonesia.
total ekspor nonmigas,” katanya. Ia mencontohkan beberapa negara
Arif menuturkan nilai tersebut, juga seperti Jepang atau Jerman yang manu- didukung oleh UMKM,” katanya.
masih jauh lebih rendah dibandingkan fakturnya maju karena didukung oleh Yang terpenting, lanjut Alexander,
dengan negara-negara lain di ASEAN sektor UMKM. penting bagi Indoensia untuk men-
lain seperti Vietnam yang sebesar 20 “Masalahnya, kita belum ‘plug in’ ke gundang inevstasi manufaktur masuk
persen dan Thailand yang sebesar 29,5 dalam jejaring global industri manufak- ke dalam negeri sehingga UMKM juga
persen. tur. Padahal negara manufaktur maju bisa terdorong.(ant/P8)
Padahal, ada sekitar 64 juta pelaku
usaha di Indonesia merupakan pelaku Halaman ini di Layout oleh Yuni Tamara - Siswi Magang SMK Karsa Mulya Palangka Raya