Page 68 - baruu revisi_Neat
P. 68
F. Pendidikan Demokrasi
Pemahaman yang keliru tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi menyebabkan
terjadinya kekeliruan warga negara dalam berpikir, bersikap serta bertindak di dalam
kehidupan berdemokrasi. Seperti pemikiran bahwa demokrasi merupakan ajaran tentang
adanya kebebasan yang tak terbatas dan hal ini tentu menimbulkan kekacauan dalam
pemerintahan. Banyak tindakan kejahatan yang dilakukan hanya dengan dalih
mengatasnamakan kebebasan sebagai warga negara. Kebebasan yang berlebihan tersebut juga
menimbulkan pelanggaran HAM dan juga hukum. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk
mewujudkan demokrasi dan budaya demokrasi, salah satunya adalah melalui pendidikan.
Pendidikan Demokrasi merupakan suatu upaya untuk menanamkan nilai-nilai
demokrasi pada setiap warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan
warga negara yang memiliki jiwa demokratis melalui kegiatan pendidikan pada generasi
muda dengan menanamkan kesadaran, memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai
demokrasi yang mengacu pada tiga hal yaitu :
1. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan yang menjamin setiap hak warga negara
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Demokrasi merupakan proses pembelajaran bertahap dan masyarakat tidak dapat
dengan mudahnya meniru masyarakat lain.
3. Keberlangsungan kehidupan yang demokratis bergantung pada kemampuan yang
dimiliki dan keberhasilan yang diraih oleh masyarakatpemuda itu sendiri dalam
mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara (Ilyasir, 2019).
Pendidikan demokrasi atau yang sering dikenal dengan pendidikan kewarganegaaran
menurut Azra dalam (Jamaludin dkk, 2017) merupakan pendidikan yang mencakup materi
dan pembahasan mengenai pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, negara
rule of law serta hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata
pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi diharapkan dapat mewujudkan
fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dengan menjadikan warga negara yang
demokratis. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu syarat untuk terciptanya
pemerintahan yang demokratis dibawah rule of law. Oleh karena itu, untuk terciptanya
pendidikan demokrasi yang baik, maka pendidikan kewarganegaraan harus menjalankan
fungsi dan peranannya dengan baik.
63