Page 4 - demo

8 KAILI POST Sulteng Bangk t

Selasa, 28 Mei 2019

Polda Harus Cepat IDSD Potret Daerah

Proses Laporan Hoax

Garap Potensi

BADAN Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Dae- masuk 7 keajaiban dunia," k ab/ko ta s e
rah Provinsi Sulteng mengadakan bimbingan teknis bebernya tentang potensi Sulteng dengan
pengisian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun megalitikum yang belum digali narasumber
lebih jauh.
d a r i
2019, di Hotel Citra Mulia, Senin(27/5/2019). Pada contoh lain, Ia
men y e b ut Sult en g
dikenal luas sebagai
SUMBER: HUMPRO SULTENG daerah penghasil
k ak ao t er b es ar
REPORTER: RAMDAN OTOLUWA p emer in tah s a a t ini Menurut panitia lewat Sekretaris Lamakarate, menaruh harapan namun realitanya
sedang gencar-gencarnya Badan Irwan, IDSD adalah referensi ke peserta dari kabupaten/ komoditi ini belum
GUBERNUR Sulawesi memerangi kejahatan hoax bagi kebijakan pembangunan kota akan dapat menghasilkan signifikan memberi
Tengah (Sulteng) menjadi yang ditujukan kepada daerah yang berkelanjutan. sebuah kajian tentang potensi efek kesejah-teraan
korban hoax dan fitnah pemerintah. Kasus hoax dan Sedang manfaat bagi peserta apa yang bisa dikembangkan b a hk an b el a-
yang menyebut dirinya fitnah yang terjadi di Sulteng diantaranya dapat meningkatkan u n t u k m e n s e j a h t e r a k a n k an g an t er us
membiayai aksi pople power pun menimpa Pemprov pengetahuan dan mempertegas masyarakat. menurun produk-
di Sulteng. Gubernur dan Sulteng, jadi Polda Sulteng data potensi wilayah yang akan "Teliti apa yang jadi potensi (kab/ tivitasnya. "Perlu
pihak-pihak yang menjadi memang harus segera diinput ke sistem. kota) masing-masing," pesannya. diteliti supaya
korban hoax dan fitnah memproses secepatnya IDSD adalah potret kondisi Sebagai contoh, Kabupaten p ot ens i
inipun telah melapor resmi kasus ini,” terangnya. dan kemampuan daerah dalam Poso punya warisan prasejarah Sulteng ini
ke Polda Sulteng. Edmond yakin Polda mengoptimalkan semua potensi megalitikum yang menarik untuk tidak cuma
Menurut salah satu S ult en g memilik i yang ada lewat peningkatan diteliti secara mendalam. jadi cerita,"
pengacara kondang Sulteng, kemampuan yang dapat produktivitas dan nilai tambah "Kapan itu dibuat dan kenapa sarannya ke
Edmond Leonardo Siahaan, di and alk an d al am demi kesejahteraan berkelanjutan. (dibuat) sampai sekarang Kita Balitbang Sulteng. Bimtek sehari Direktorat Jendral Penguatan
kasus hoax ini mirip dengan menangangi kasus-kasus Karenanya gubernur lewat belum tahu, ini bisa jadi bahan tsb diikuti para pejabat struktural Inovasi Kementerian Riset dan
berbagai kasus-kasus hoax hoax yang menyerang Sekda Provinsi Moh Hidayat menarik untuk dikaji dan bisa pada balitbang provinsi dan Pendidikan Tinggi RI.**
lainnya. pemerintah pusat sampai
“Wal a up un p el ak u pemerintah daerah, dimana Pemprov Sulteng Raih WTP
penyebaran informasi saat ini telah diproses pihak-
hoax kerap kali dalam pihak yang diduga sebagai
pengakuannya mengaku penyebar hoax di Sulteng.
bukanlah sebagai pihak Yang Keenam Kali
yang memproduksinya, U n t uk memen uhi
tapi pelaku penyebaran hara p an p ublik , di a
hoax itu tetap diproses mengusulkan sebaiknya
hukum sebagai tersangka Polda Sulteng memgambil
pelanggaran UU ITE. langkah-langkah menggelar
Seperti yang terjadi pada konfrensi pers untuk
kasus-kasus hoax dan menyampaikan hasil dari
pelanggaran UU ITE selama laporan polisi yang telah
ini diberbagai tempat,” jelas dibuat oleh Gubernur
pendiri LBH Sulteng ini, Sulteng dan berbagai pihak
Senin (27/5/2019). yang telah menjadi korban
Olehnya, imbuh Edmond, hoax;
sangat mudah bagi Polda “Memberikan jaminan
Sulteng untuk menelusuri bahwa penanganan kasus
penyebaran informasi hoax ini sama dengan kasus-
dan fitnah ini diberbagai kasus hoax lainnya yang saat
medsos. Karena dari ini pelakunya telah ditahan
berbagai informasi di media di Polda Sulteng,” usul dia.
massa bahwa para terlapor Terakhir dia meminta
ini aktif menyebarkan berita Polda Sulteng juga harus
hoax tersebut ke berbagai memeriksa admin-admin
media sosial seperti grup grup Medsos seperti grup
WA, grup FB dan lain- FB dan WA yang telah
lain. Dimana bukti-bukti menjadi wadah penyebaran
telah diserahkan oleh para informasi hoax ini. Ini agar
pelapor. menjadi efek jera bagi
“Saya sendiri berharap admin-admin medsos yang
agar Polda Sulteng dapat selama ini membiarkan
memprioritaskan pelaporan grup-grup medsos tersebut
kasus ini. Karena seperti menjadi wadah penyebaran
yang kita ketahui bahwa informasi hoax. **
Program Studi FISIP Potensi Akreditasi A SUMBER: HUMPRO SULTENG Bencana Daerah (BPBD).
Selanjutnya, mengenai kepatuhan
BADAN Pemer iksa Keuangan
undangan.
(BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi terhadap ketentuan peraturan perundang-
REPORTER: kita harus membenahi. pasti akan dukung. Tengah memberikan opini Wajar Tanpa "Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan
YOHANES CLEMENS Olehnya, berpotensi besar "Nah yang saya jalankan Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah dan tambahan penghasilan pada delapan
untuk 2 priodi tersebut. h an y a mel anj utk an Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) atas OPD, kekurangan volume pekerjaaan
DUA (2) Program Studi Yang memang agak pahit priode bliau, apa yang laporan keuangan Pemerintah Daerah rehab bangunan asrama unit pelaksana
Fakultas Ilmu Sosial kemarin diadministrasi beliau priodekan, sebagai (LKPD) tahun anggaran 2018. Opini WTP ini teknis diklat pada dinas tanaman pangan
dan Ilmu Politik (FISIP) Pemerintahan, karna contoh, Publikasi Jurnal merupakan kali keenam diberikan kepada dan holtikultura, pengelolaan dana
Universitas Tadulako mem an g Internasional, itu memang Pemprov Sulteng. jamkesprov pada dinkesda tidak tertib dan
(Untad) berpeluang besar turun 1 kita kembangkan. Dan Namun demikian, BPK masih menemukan terdapat ketekoran kas," kata Muhaimin
untuk dapat mendapat p oin . yang kedua terkait dengan beberapa permasalahan agar jadi perhatian Marpaung, pada sidang paripurna istimewa
akreditasi A. Hal tersebut Jadih 4 penataan kampus yaitu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. dengan agenda penyerahan laporan hasil
dikatakan Dekan FISIP, Dr tahun taman kelas, ruang-ruang Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi pemeriksaan atas laporan keuangan
Muh Khairil S, Ag M Si kerja yang infokusnya rusak, Tengah, Muhaimin Marpaung, mengatakan, Pemprov Sulteng pada tahun anggaran 2018,
Dr K h air il, studend Pak, kita targetkan persoalan yang perlu jadi perhatian di kantor DPRD Sulteng, Senin (27/5/2019).
mel anj utk an, di 2020 kita sudah tata bagi Pemprov Sulteng adalah, pertama Muhaimin menambahkan, guna lebih
untuk FISIP, semua. Karna suksesi sistem pengendalian intern. Kemudian, meningkatkan lagi kualitas informasi dan
k ita s ud ah itu, berakhir dipemilihan penyusunan anggaran belum tertib, realisasi akuntabilitas laporan keuangan perlu
terakreditasi dekan berikutnya, dan itu di belanja BOS pada 174 sekolah melampaui dilakukan upaya meningkatkan pengawasan
semua, 1 yang November, Desember 2020. anggaran, kelemahan pencatatan persediaan dalam penyusunan anggaran belanja pada
A dan 4 B. Sebab, priode berakhirnya obat dan bahan medis habis pakai pada RKA, penyusunan RKAS, sumber dana BOS,
Pr o gr am dekan di 20 Maret tahun Rumah Sakit Daerah Madani dan persediaan pemungutan restribusi, serta penatausahaan
reakreditasi 2021," tuturnya. ** bantuan pada Badan Penanggulangan barang persediaan dan BMD. **
ini 4 tahun
k e dep an,
tapi bagi
pro gram
s t udi
y a n g

berharap dan opsesi,
berpotensi untuk kita untuk bisa meningkatkan pemerintahan ini seolah-
reakreditasi sebelum akreditasinya, itu bisa olah tidak ada, dengan
waktunya bisa. dilakukan di 2021," terang turunnya 1 poin. Namun,
"Cotoh Program Studi mantan Wakil Dekan FISIP tentu, itu menjadi pekerjaan
Komunikasi, Program Studi Untad itu. Sehingga, kata rumah besar pemerintahan,
Administrasi Negara. Dan Dia, dan untuk komunikasi kususnya Fakultas secara
ketika mereka mau maka b erp eluan g b es ar umum, bagaimana kemudian
pasti kita sport," ujar Dr untuk akreditasi A. Dan kita bisa membenahi,"
Khairil. Administrasi Publik hanya pungkasnya.
Karna, kata Dr Khairil, kurang 6 atau 7 poin kalau Semnatara itu, untuk
selesih akreditasinya tidak salah, ini malah lebih program kerja, Dirinya
kaomunikasi kalau tidak salah kecil lagi. Karna memang (Khairil), menjelaskan,
tinggal 12 poin. Olehnya, administrasi tadinya saya inikan dekan PLT,
kalau ini kita presor dalam memang sudah A, turun ke saya hanya menyambung
satuh dua tahun kedepan B, dan turun ke B ini selisih program dekan sebelumnya,
memungkinkan untuk kita 6 poin. dan dekan sebelumnyapun
reakreditasi, maka insyaaulah "Kalau administrasi saya bagian dari sistem,
kita akan lakukan reakreditasi dengan koordinator prodinya yang artinya ketika saya
di 2021 paling cepat. Sebab, yang enerjik sekarang ini, bisa jadi Wakil Dekan bidang
priode reakreditasi sampai mempresor itu untuk tahun akademik, tentu saja seluruh
di 2023, nanti 2023 kita depan reakreditasi tidak kebijakan Dekan, selagi itu
reakreditasi lagi. masalah, cuman memang memang untuk kebaikan dan
"Tapi, prodi-prodi yang pembanggunan siapapun