Page 345 - Papua dalam Arus Sejarah Bangsa

20 sangat berperan dengan adanya diperlukan organisasi atau otoritas Sedikit membahas lebih lanjut soal Sehubungan dengan hal itu, Drooglever
Volksraad di tingkat pusat, Dewan Kota, internasional yang dapat menjadi Dewan Papua, sebelumnya Pemerintah (2010:499) berpendapat bahwa telah
dan Dewan Daerah menjadi cikal bakal pihak “transisi”, sebelum penentuan Kolonial telah menjalankan administrasi terjadi “penyingkiran” terhadap partai-
dari adanya Dewan Papua itu sendiri. nasib sendiri dapat dilakukan dari PBB pemerintahan, pendidikan, dan partai politik setelah adanya perubahan
Dilihat dari sudut pandang kolonial, (Lagerberg 1979:2). Hal ini, kemudian perekonomian yang tidak jauh sistem ke Demokrasi Terpimpin, namun
wacana untuk membentuk dewan dipandang pula sebagai upaya yang berbeda, baik antara masa sebelum PKI luput dari perhitungan sebagai
tersendiri bagi Papua adalah wacana mengancam integrasi Papua ke maupun sesudah kemerdekaan suatu organisasi ekstraparlementer.
yang menarik oleh karena kemudian Indonesia. Terbukti ketika setelahnya, dan Konferensi Meja Bundar. Di Dalam meningkatkan kemampuan
pembentukan dewan mengarah pada Dewan Papua mengusulkan bendera bidang pemerintahan, Belanda militer menjelang “mobilisasi massa”
kegiatan politik internasional, termasuk “Bintang Kejora”, lagu “Hai Tanahku telah menyiapkan anggaran untuk untuk mendukung Trikoranya, Soekarno
hingga pembentukan Partai Gerakan Papua”, dan pemberian nama Papua administrasi di Papua, berikut dengan dibantu oleh Soebandrio, yang pada
Persatuan Nieuw Guinea yang dipimpin Barat menggantikan Nederlands Nieuw dibentuknya struktur pemerintahan akhirnya malah menciptakan jarak
Nicolaas Jouwe, Marcus Kaisiepo, Guinea atas dasar Ordonansi Gubernur seperti gubernur, administrasi umum, antara Soekarno dengan Nasution
dan Johan Ariks. Dewan Papua tanggal 18 November 1961. Tanggal dewan departemen, dewan penasihat dari militer. Isu terkait Papua kemudian
memberikan wadah bagi masyarakat 1 Desember 1961 kemudian disebut urusan penduduk, peradilan, lalu masuk ke ranah Perang Dingin setelah
Papua untuk memiliki kesadaran sebagai momentum kemerdekaan kemudian Dewan Papua (Meteray Soekarno dan Nasution masing-masing
berpolitik, hanya saja mereka berada bangsa Papua menjadi suatu Negara 2012:149-150). Di bidang pendidikan, membawa arah politik luar negeri
di bawah naungan dan arahan yang Indonesia ke pencabangan antara Uni
sangat kuat dari Pemerintah Kolonial, Papua Barat, atau sebagaimana Pendidikan bertujuan untuk mengisi Soviet dan Amerika Serikat.
sehingga ketertarikan mereka amatlah diidentifikasikan Drooglever (2009) bidang administrasi pemerintahan dan
besar terhadap kemerdekaan mandiri sebagai “peristiwa penyegar semangat sektor ekonomi lainnya, walaupun sama Sejak memasuki tahun 1958,
atau self-determination. Hal ini tidak yang telah memberikan kesadaran baru seperti wilayah-wilayah jajahan lainnya, persenjataan dan personel militer
terlepas pula dari “tenggelamnya” tentang harga diri”. Namun terdapat diperlukan waktu yang lebih untuk dari kedua kekuatan yang bersaing
mereka dalam konteks besar Negara pula yang menyatakan bahwa hal ini mengundang pembiasaan terhadap dalam Perang Dingin tersebut telah
Indonesia Timur, atau bahkan Indonesia justru sebatas rekognisi terkait identitas “peradaban Barat” (Meteray 2012:152). masuk ke wilayah Indonesia untuk
pascakemerdekaan itu sendiri. diri mereka (a nation without a state) Terakhir, di bidang ekonomi, tercipta bersiap dan melatih pasukan di
(Singh 2008 dan Meteray 2012 dalam peningkatan aktivitas perekonomian di Indonesia yang berada di bawah satu
Semangat kemandirian tersebut Numberi 2013:157), sehingga Meteray distrik-distrik berpenduduk padat yang komando, yaitu Komando Mandala,
kemudian diperkuat dengan adanya (2012:236) menyimpulkan gerakan ini berasal dari ekspor hasil bumi. Hasil untuk melancarkan suatu tekanan
“Rencana Luns” yang diajukan oleh sebagai manifesto pemikiran elit Papua dari aktivitas ekonomi tersebut adalah militer demi tercapainya keinginan
Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph dalam Dewan Nieuw Guinea yang ingin pendapatan yang dimanfaatkan sebagai diplomatis. Front Irian Barat dibentuk
Luns, kepada PBB terkait konsep self- menegaskan bahwa Papua mampu anggaran pembangunan infrastruktur dan dipimpin oleh Sudibyo untuk
determination tersebut. Menurut Luns, menentukan nasibnya sendiri. (Meteray, 2012: 154-155). menjaring relawan, sementara

32
3 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 3299
32828