Page 401 - Papua dalam Arus Sejarah Bangsa
P. 401

Pengakuan bahwa hasil-hasil kekayaan   adat); dan (4) Peningkatan kualitas   e.  Kualitas Sumber Daya Manusia   Sebelum dikeluarkannya UU Otonomi
 alam Papua selama ini belum digunakan   SDM masyarakat asli di Papua   (SDM) yang belum memadai  Khusus, situasi kebatinan orang
 secara optimal untuk meningkatkan taraf   melalui kebijakan pemihakan dan   f.  Infrastruktur dasar sosial dan sarana   Papua sangat jelas memperlihatkan
 hidup masyarakatnya; (3) Pengakuan   pemberdayaan ke arah kemandirian   transportasi yang belum memadai  perasaan keterpinggiran mereka hampir
 tentang telah lahirnya kesadaran baru di   melalui penggunaan potensi lokal   g.  Pendekatan pembangunan yang   di seluruh aspek kehidupan, yang
 kalangan masyarakat Papua, termasuk   sebagai kekuatan produktif (Numberi   tidak tepat bagi potensi Sumber   terutama hak dasar terkait perlindungan
 kesadaran politik dan perjuangan politik   2013:230).  HAM. Dalam momentum reformasi
 untuk mecapai hidup yang lebih baik   Daya Alam dan keberadaan Tanah   inilah masyarakat Papua menyampaikan
 di dalam NKRI dalam arti yang seluas-  Namun, sasaran ini perlu juga   Ulayat Masyarakat  ketidakpuasannya dengan menghadap
 luasnya, yang diperjuangkan melalui   dipertimbangkan berdasarkan   h.  Konflik kepentingan Sumber Daya   ke Presiden B.J. Habibie. Pada masa
 cara-cara yang damai dan konstitusional.  kompleksitas pembangunan di Papua   Alam dan Tanah Ulayat Masyarakat,   Solossa sebagai Gubernur Papua,
 yang secara alamiah dapat menjadi   sehingga memicu terjadinya   penyampaian aspirasi itu dikenal
 Sasaran dari Otonomi Khusus yang   penghambat, misalnya seperti   pelanggaran HAM  dengan istilah “Tim Seratus”. Pertemuan
 diterapkan di Papua, antara lain: (1)   benturan antara nasionalisme dan   i.  Eksploitasi Sumber Daya Alam yang   dengan Presiden berlangsung pada
 Pengakuan identitas kultural penduduk   primordialisme. Otonomi khusus   tidak dapat dinikmati masyarakat   26 Februari 1999. Salah satu hasil dari
 asli sebagai bagian integral dalam   memang suatu gagasan yang ideal,   setempat  tuntutan pada pertemuan itu adalah
 keberagaman suku-suku bangsa,   dalam arti memberikan kesempatan   kemudian diterbitkannya UU No. 45
 adat-istiadat, dan bahasa yang dimiliki   bagi Papua untuk berkembang di   Fakta yang terjadi di lapangan selama   Tahun 1999 tentang Pembentukan
 rakyat Indonesia; (2) Perbaikan model   bidang politik, ekonomi, pembangunan,   Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
 penyelenggaraan pemerintahan di   pemerintahan, dan sosial   masa-masa awal diterapkannya   Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika,
 Papua yang sebelum berlakunya   kemasyarakatannya, namun Pemerintah   Otonomi Khusus adalah pemerintah,   Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
 UU Otonomi Khusus tidak efektif   Pusat pun harus mampu menghadapi   baik pusat maupun daerah, tidak   Sorong (Numberi 2013:258).
 dalam mewujudkan rasa keadilan,   (Numberi 2013:235):  sanggup mengantisipasi hal-hal ini.
 kesejahteraan rakyat, penegakan   Akibatnya, protes dan konflik sosial   Reformasi telah memberi peluang yang
 hukum, dan penghormatan terhadap   a.  Kewenangan yang sentralistik  terus meningkat, sehingga pada   besar terhadap “optimisme” perubahan
 Hak Asasi Manusia (HAM); (3)   b.  Kepentingan sosial yang tajam   akhirnya berkembanglah aspirasi-  dalam sejarah kehidupan politik
 Perbaikan model pengelolaan dan   antardaerah  aspirasi yang menentang pemerintah—  Irian Barat pasca jatuhnya Presiden
 pemanfaatan hasil kekayaan alam   c.  Kesenjangan sosial antara   kemudian dapat menjadi “bahan bakar”   Soeharto pada 1998. Terdapat masalah
 Papua yang sebelum berlakunya   masyarakat pendatang dan   bagi OPM yang terus merongrong Pusat   mendasar sebagaimana dipetakan
 UU Otonomi Khusus tidak efektif   masyarakat lokal  untuk diberikan kemerdekaannya.   oleh LIPI yang berkaitan dengan
 untuk digunakan sebagai sarana   d.  Kesenjangan sosial antara sektor   Kesenjangan sosial yang pada awalnya   provinsi paling timur Indonesia ini,
 meningkatkan taraf hidup masyarakat   pembangunan modern dan   hendak dientaskan justru semakin jauh   mengenai pelanggaran HAM, eksplotasi
 asli (warga masyarakat hukum   tradisional  jaraknya.  sumber daya alam, dan pelurusan



 38  P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA  PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 385APUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 385
 3844
                                                             P
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406