Page 391 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Atas Pada masa
Renungan Budaya- jabatannya sebagai
kumpulan pidato Menteri Pendidikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Kebudayaan Fuad Hassan
yang diterbitkan memprakarsai
Balai Pustaka pemugaran Galeri
Nasional. Proses
(Sumber: Istimewa)
pemugaran ini
selesai pada masa
Tengah jabatan Wardiman
Djojonegoro
Menteri Pendidikan
dan Kebudayan (Sumber: Direktorat
Prof. Dr. Fuad Hassan Sejarah)
menghadiri acara
penutupan Kongres
Bahasa Indonesia
V di Hotel Kartika
Chandra, Jakarta,
3 November 1988
(Sumber:
Perpustakaan
Nasional Republik
Indonesia)
Bawah
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan,
Prof. Dr. Fuad Hassan
meninjau stand PT. Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK yang ditetapkan berdasarkan SK Mendikbud
Gunung Agung pada
pembukaan Pesta No. 0457/U/1990 menetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra-kampus yang diakui adalah Senat
Buku Anak dan Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang di dalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)
Remaja II bertempat
di Balai Sidang Jakarta, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menanggapi tuntutan
23 November 1985 mahasiwa agar mahasiswa diberi ruang untuk bergerak dan Dewan Mahasiswa (Dema) dihidupkan
(Sumber:
Perpustakaan kembali. Pemerintah, melalui Menteri P dan K, mempersilakan mahasiswa bergerak tetapi tidak
Nasional Republik
Indonesia) menggunakan kata Dema karena organisasi tersebut telah dibekukan. Sebagai penggantinya pemerintah
menawarkan konsep SMPT dengan memposisikan mahasiswa sebagai mitra pimpinan universitas dan
bukan berdiri sendiri seperti Dema. Dalam aturan ini semua organisasi mahasiswa di perguruan tinggi
harus memiliki corak yang sama dan satu-satunya yang diakui, yaitu SMPT.

Perubahan lain yang juga dilaksanakan pada masa kepemimpinan Fuad Hasan adalah penamaan gelar
kesarjanaan, terutama untuk gelar sarjana strata 1. Ada dua inti perubahan. Pertama, mengakhiri
penggunaan gelar yang berbau kebelanda-belandaan atau kebarat-baratan dan mengganti gelar yang
bernuansa Indonesia. Kedua, meyesuaikan penamaan atau penggunaan gelar kesarjanaan dengan kaidah
bahasa Indonesia yang sekaligus menyebutkan bidang ilmu dalam bahasa Indoensia dari kesarjanaan
pemegang gelar. Kebijakan ini sekaligus mengakhiri penggunaan gelar doktorandus (Drs.) dan gelar
doktoranda (Dra.) sebagai bentuk feminim Drs. serta gelar insinyur (Ir). Gelar-gelar ini telah digunakan
sejak zaman kolonial Belanda untuk berbagai bidang ilmu. Gelar Drs. atau Dra. bisa saja digunakan oleh
sarjana sejarah, geografi, arkeologi, bahasa atau sastra, politik, sosiologi, filsafat, ushuludin, tarbiyah,
dan sebagainya. Gelar Ir. juga digunakan oleh sarjana berbagai bidang ilmu, mulai dari teknik, pertanian,
hingga peternakan. Gelar tersebut diganti dengan menyebutkan sarjana di depan bidang ilmu yang
disandang berdasarkan kelompok bidang/rumpun ilmu, seperti Sarjana Humaniora, Sarjana Teknik,
Sarjana Pendidikan, dan Sarjana Pendidikan Islam.

Walaupun sempat heboh pada masa awal diperkenalkan, secara lambat namun pasti perubahan tersebut
diterima oleh masyarakat kampus dan umum. Apalagi, sebetulnya, pada masa sebelum perubahan ini
dilakukan pola penggunaan gelar dengan menyebut sarjana dan bidang ilmu telah dikenal juga, misalnya
sarjana hukum (S.H.).

Fuad Hasan juga memperhatikan masalah kebudayaan, bahkan perhatian itu hadir sejak hari-hari
pertama ia menjabat Mendikbud. Perhatian itu diwujudkan dalam penataan atau perumusan ulang
kebijakan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan. Rumusan
kebijakan yang mencakup delapan aspek/unsur—yang kemudian dikenal dengan Pokok-pokok

378 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 379