Page 3 - UNIV BRAWIJAYA SEFIONA pdf

itu ditempuh usaha untuk memperoleh status universitas negeri. Sesuai UU nomor 22 tahun 1961
tentang perguruan tinggi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik mengenai jumlah
maupun jenis fakultas yang dimiliki. Untuk itu, diupayakan penggabungan dengan perguruan tinggi yang
sudah ada di Malang, yakni PTEM dan STKM (Sekolah Tinggi Kedokteran Malang). PTEM sepakat dengan
gagasan ini, sementara STKM masih belum dapat menerimanya.

Sebagai langkah menuju penggabungan, Universitas Kotapraja Malang berganti nama menjadi
Universitas Brawijaya. Nama ini berasal dari gelar raja-raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di
Indonesia pada abad 12 sampai 15.[9] Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui
kawat nomor 258/K/61 tanggal 11 Juli 1961, dipilih dari 3 alternatif yang diajukan, yakni Tumapel,
Kertanegara, dan Brawijaya. Nama itu secara resmi baru dipakai 3 Oktober 1961, setelah penggabungan
Yayasan Perguruan Tinggi Malang (Universitas Kotapraja Malang) dengan Yayasan Perguruan Tinggi
Ekonomi Malang (PTEM) menjadi Yayasan Universitas Malang, yang disahkan akta notaris nomor 11
tanggal 12 Oktober 1961.
Presiden (saat ini disebut rektor) Universitas Brawijaya, Dr. Doel Arnowo bersama para perintis
universitas lainnya akhirnya mendapatkan kepastian terkait status universitas negeri dalam sebuah
pertemuan 7 Juli 1962 yang dicapai melalui kesepakatan antara Menteri PTIP, Pangdam V Brawijaya,
Presiden Universitas Airlangga, dan Presiden Universitas Jember. Gedung Fakultas Pertanian di Jl. MT.
Haryono (dulu Jl. Raya Dinoyo).
Dengan keputusan itu, ditetapkan Universitas Brawijaya di Malang terdiri dari Fakultas Ekonomi,
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Fakultas
Pertanian, serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Keputusan itu pula memisahkan Fakultas
Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dari Universitas Airlangga dan
memasukkannya ke dalam lingkungan Universitas Brawijaya.
1965-1968: Kampus Bergolak

Situasi negara memburuk dengan meletusnya Pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Seluruh
perguruan tinggi bergolak, tidak terkecuali Universitas Brawijaya. Pergolakan mencapai puncaknya 2
April 1966, seluruh aktivitas universitas ini berhenti. Dengan keputusan nomor 012/IV/66, Pangdam V
Brawijaya selaku PU Pepelrada (Penguasa Pelaksana Perang Daerah) menetapkan sebuah presidium
untuk memimpin Universitas Brawijaya, dan dekan untuk memimpin fakultas-fakultas. Keputusan itu
kemudian disahkan Deputi Menteri PTIP dengan Keputusan nomor 4385 tahun 1966. Tugas utama
presidium adalah normalisasi keadaan dan menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan sivitas
akademika. Presidium mulai bekerja 7 April 1966, dan membuka kembali Universitas Brawijaya 12 April
1966.[8] Bulan Juni 1966, Brigjen dr. Eri Soedewo ditugasi pemerintah untuk stabilisasi beberapa
perguruan tinggi di Jawa Timur. Jabatannya ialah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur, di
samping Pejabat Rektor Universitas Airlangga, Ketua Presidium Universitas Negeri Surabaya, Ketua
Presidium Universitas Negeri Malang, sekaligus rektor kedua UB.