Page 65 - BMH JATIM-MAJALAH MULIA EDISI DESEMBER 2021 VERSI ONLINE

fisik dan verbal. Tinjauan fisik bisa pencegahan kekerasan seksual dan
terjadi secara langsung (bersentu­ kekerasan (PPKS) berbasis gender
han) atau pun tidak langsung (tidak (gender based violence) dan dian­
bersentuhan). Begitu juga dalam ke­ taranya termaktub dalam deklarasi
kerasan verbal. Sexual Right oleh International Plan
Secara eksplisit mekanisme Parenthood Federation (IPPF) di ta­
pencegahan yang dimaksudkan da­ hun 2008 kemudian telah diterapkan
lam peraturan tersebut memiliki tu­ di berbagai negara, konsep ini mem­
juan yang mulia. Namun implemen­ promosikan pencegahannya dengan
tasinya yang akan berbahaya, se­ apa yang disebut sebagai pendidikan
bab, terlihat niat pembuatanya saja seksualitas komprehensif yang selan­
sudah liberal (berkiblat Barat). jutnya disebut Comprehensive Sexu-
Di antara masalahnya adalah ality Education atau singkatnya CSE.
bahwa, yang termasuk kekerasan Menurut organisasi Protect Our
seksual adalah jika aktivitas seksual Kids yang berdiri di Negara Bagian
itu dilakukan tanpa persetujuan kor­ California, Amerika Serikat, CSE men­
ban. Misalnya, definisi “Kekerasan gusung ideologi SOGI (Sexual Orien-
Seksual” pada pasal 5 ayat 2 (l) dan tation Gender Identity atau Orientasi
(m), yang menyatakan: “menyentuh, Seksual Identitas Gender), yang justru
mengusap, meraba, memegang, menghancurkan keluarga inti, mem­
memeluk, mencium dan/atau meng­ buat anak aktif secara seksual dan
gosokkan bagian tubuhnya pada tu­ menggerogoti otoritas orangtua se­
buh Korban tanpa persetujuan Kor- bagai penanggung jawab dalam pen­
ban” dan membuka pakaian Korban didikan anak.
tanpa persetujuan Korban”. Anehnya, Indonesia banyak tokoh,
Itu artinya, kalau tindakan seksu­ pakar, organisasi Islam, para ulama,
al itu dilakukan dengan persetujuan kiai, pengelola kampus, kenapa pen­
korban dan sudah sama­sama dewa­ erapannya seolah­olah diam­diam
sa, maka itu bukan termasuk kate­ tanpa membicarakanya? Bukankah
gori “kekerasan seksual”. Jadi, kalau anak, santri, mahasiswa mereka yang
mahasiswa dan dosen terlibat akti­ akan jadi sasaran peraturan ini? Ada
vitas seksual perzinahan berdasar­ apa ini?
kan suka sama suka, ya tidak perlu Karena itu, kita mendukung Or­
dipersoalkan. ganisasi Massa Islam paling besar
Guru Besar Universitas Pendi­ di Indonesia, PP Muhammadiyah
dikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof mengeluarkan pernyataan peno­
Cecep Darmawan turut menyoroti lakan. PP Muhammadiyah meminta
Permendikbud­Ristek 30 Tahun 2021 “agar perumusan peraturan sesuai
tentang PPKS di Lingkungan Per­ dengan ketentuan formil pembentu­
guruan Tinggi memiliki justru dapat kan peraturan perundang­undangan
ditafsirkan melegalkan perbuatan dan secara materil tidak terdapat
kekerasan seksual (seks bebas) jika norma yang bertentangan dengan
disetujui korban. agama, nilai­nilai yang terkandung
Menurutnya, istilah “perbuatan dalam Pancasila dan UUD Tahun
tersebut harua disetujui korban” 1945,” demikian bunyi pernyataan PP
adalah paham pemikiran ideologi Muhammadiyah.
liberal­Barat, yang akan melahirkan Karenanya model pendidikan sek­
maraknya seks bebas di kampus, sualitas semacam ini tidak mencer­
kata Prof Cecep. “Ini liberal bukan minkan jati diri bangsa berlandaskan
Pancasila,” tukasnya. Pancasila dan UUD 1945, maka harus
ditolak dengan tegas.
Mengiblat Barat
Melihat polanya, para pengusung *Pemerhati masalah keagamaan

Rabi’ul Akhir 1443/Desember 2021 | MULIA 61