Page 27 - Modul PPKN Kelas XI KD 3.4

Modul PPKN Kelas XI KD 3.4

16) Tahapan Perjanjian Internasional
Sebelum dilakukan Perjanjian internasional ada beberapa tahapan-tahapan
yang harus di lalui secara teknis. Tahapan tersebut memberikan keteraturan
dan menimbulkan ketelitian dalam melaksanakan perjanjian antar negara.
Berikut tahapan perjajian internasional
a. Perundingan (negotiation)
Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan
perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua
belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan
pendahuluan.
b. Penandatanganan (signature)
Dalam tahap kedua pembuatan perjanjian internasional ialah
penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar
negeri “menlu” atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multirateral,
penandatangan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang
apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain
dalam perundingan tersebut.
c. Pengesahan (ratification)
Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah
pengesahan “ratifikasi”, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya
bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau
penguatan.

17) Manfaat perjanjian internasional
Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan
menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan nusantara yang
dilandasi konsep “negara kepulauan”. Konsep tersebut pertama kali diutarakan
secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Geneva 1958. Siding hukum laut di
Geneva tahun 1958 menghasilkan beberapa konvensi. Dalam perkembangan
selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi
konvensi Hukum Laut 1982. ketentuan – ketentuan dari Konvensi Hukum Laut
tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan
negara kepulauan
b. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
c. Pengakuanhak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber
daya alam dan kekayaan lautan

E-MODUL PPKN-RIZKI MAULANA 27