Page 80 - E-MODUL PEMBELAJARAN PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN 12 NOVEMBER 2021
P. 80
(5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan
kelaziman praktik yang berlakudan memenuhi unsur keadilan.
Pasal 81
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait
dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk
melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1), Pasal 23
ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
Pasal 82
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian
perekonomian Indonesia.
(2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau
mengambil alih seluruh hakPencipta atas Ciptaannya.
Pasal 83
(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum
perjanjian Lisensi Hak Cipta dengandikenai biaya.
(2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
(3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perjanjianLisensi tersebut tidak mempunyai akibat
hukum terhadap pihak ketiga.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi
sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Lisensi Wajib
Pasal 84
Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan
dan/atau Penggandaan Ciptaan dalambidang ilmu pengetahuan dan sastra yang
diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk
Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas XI 69
