Page 11 - BAB 3 : DEMOKRASI TERPIMPIN

Soekarno kemudian berpidato di depan Sidang Umum PBB dengan

judul “Membangun Dunia Kembali”. Pada saat itu PBB tetap menerima
Malaysia menjadi anggota DK. Atas dasar keputusan PBB tersebut,
pada tanggal 7 Januari 1965 dengan terpaksa Presiden Soekarno
memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi keluarnya
Indonesia dari PBB dinyatakan oleh Menlu Subandrio. Keputusan
Soekarno dengan keluarnya Indonesia dari PBB, membuat Indonesia
semakin terkucil dari pergaulan internasional. Hal ini sangat merugikan

dan sangat disayangkan.

5. Konfrontasi dengan Malaysia

Presiden Soekarno menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan
proyek Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim) Inggris yang sangat
membahayakan revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, Soekarno ingin
Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk mewujudkan cita-

citanya, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat
(Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Setelah dikeluarkannya
Dwikora, dibentuklah suatu komando penyerangan yang diberi nama
Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya
Oemar Dhani.

Isi Dwi Komando Rakyat.

a) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.

b) Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Serawak, dan
Sabah untuk menggagalkan negara boneka Nekolim Malaysia.

Jadi, menurut UUD 1945, politik luar negeri yang dianut bangsa
Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas itu artinya
Indonesia tidak memihak terhadap dua blok yang saat itu sedang konflik.
Pada waktu itu, terjadi konflik antara Blok Barat dan juga Blok Timur,

dan Indonesia tidak boleh memihak keduanya. Kemudian, konsep aktif
memiliki makna bahwa Indonesia senantiasa ikut serta aktif dan
berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia, bukan justru
membuat ancaman terhadap perdamaian.